Tambang Today

BPH Migas: Dana PDT Untuk SPBU Mini Akan Dikelola BUMDES

Muflihun Hidayat

20 Mar 2018 — 1 min read

ilustrasi

Jakarta, TAMBANG – Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Ibnu Fajar mengungkapkan, SPBU Mini yang infrastrukturnya dibangun menggunakan dana Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) rencananya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). “Dana PDT akan diajukan untuk membangun infrastruktur SPBU Mini yang nantinya akan dikelola oleh BUMDES,” kata Ibnu kepada tambang.co.id, Selasa (20/3). Sebagaimana diketahui, dana PDT memiliki dua sasaran utama, yaitu infrastruktur dan ekonomi desa. Soal ekonomi desa, Ibnu mengutarakan, dengan adanya SPBU Mini tentu kegiatan perekonomian di daerah-daerah terpencil akan semakin meningkat. “Output dari program ini adalah memperbanyak lembaga penyalur sampai ke desa sehingga dapat memacu perekonomian desa khususnya di luar jawa,” paparnya. Sebelumnya, BPH Migas sudah bertemu dengan Kementerian Desa dan PDT dengan di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI guna membahas teknis pelaksanaan program tersebut. Kata Ibnu, Kementerian Desa dan PDT saat ini sedang melakukan kajian soal landasan hukumnya. “Hal ini masih dikaji di Kemen PDT mengenai aturan dan payung hukumnya,” ujarnya. Untuk diketahui, biaya yang diperlukan untuk membangun satu SPBU mini tak lebih dari Rp 100 juta. Berbeda dengan SPBU biasa pada umumnya yang biaya investasinya mencapai miliyaran rupiah. “Ya kira-kira satu Nozzle, satu dispenser, dan lahan 200 meter persegi, cukup Rp100 juta sudah jadi itu sub penyalur,” tegas Ibnu Fajar. Awal mula ide dana PDT untuk SPBU Mini, bergulir setelah kunjungan BPH Migas ke senayan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Oedang yang menginisiasi. “Dana PDT bisa digunakan untuk mendukung program itu (pendirian SPBU Mini). Sebab BBM merupakan kebutuhan pokok paling utama setelah beras dan gula,” ungkap pria yang akrab dipanggil OSO beberapa waktu lalu.

Artikel Terkait

Sambut World Environment Day, DPM Serahkan Bibit Kopi dan Kemiri kepada Petani

Dairi, TAMBANG - Dalam rangka menyambut World Environment Day 2026 (Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tema #NowforClimate - PT Dairi Prima Mineral (PTDPM) membagikan 1400 bibit kemiri dan kopi untuk petani di kecamatan Silima Pungga-Pungga. Selain pemberian bibit juga dilakukan penanaman pohon bersama di desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga Pungga.

IMA Tekankan Pentingnya Transparansi dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Ekspor Batubara dan Mineral

Jakarta,TAMBANG,- Pemerintah telah menetapkan kebijakan ekspor satu pintu. Mekanisme ini akan dilsakanan secara bertahap. Terkait dengan itu, Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menegaskan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan ekspor batubara dan mineral. Hal ini terutama dalam menghadapi dugaan praktik transfer pricing yang berujung pada under invoicing pada ekspor

Pertama Dalam Lima Tahun Terakhir, Pertamina Hulu Indonesia Bukukan Produksi Migas Diatas RKAP 2025

Jakarta,TAMBANG,- PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) sukses mencatat kinerja positif di sepanjang tahun 2025. Produksi minyak dan gas bumi (migas) yang ditorehkan tahun lalu melebihi target Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP). Hal ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang berlangsung pada

Dairi di Persimpangan: Peluang Emas atau Risiko yang Tak Terukur?

Oleh; Ibrahim Ali-Fauzi * Persetujuan Adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada Maret 2026 lalu menandai babak baru bagi industri pertambangan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Sebelumnya Mahkamah Agung sempat mencabut izinnya (Juni 2025), kini dengan persetujuan adendum Amdal terbaru, perusahaan