Berantas Tambang Ilegal, Polda Papua Barat Bakal Bentuk Tim Khusus
Jakarta, TAMBANG – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat bakal membentuk tim khusus untuk memberantas tambang emas ilegal. Rencananya, pembentukan tim khusus tersebut akan dilakukan usai Pemilu 2024 mendatang.
“Setelah Februari, saya bentuk tim baru, kami turun ke lokasi. Kami Hajar itu (tambang ilegal),” ucap Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, dikutip dari Antara Rabu (10/1).
Johnny menyatakan pembentukan tim khusus ini tidak lepas dari maraknya pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayahnya itu yang sebagian besar merupakan tambang emas. Kata dia, kehadiran mereka sangat berbahaya dan harus segera dihentikan karena bisa merusak alam.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, para penambang ilegal itu menggunakan ratusan alat berat untuk mengeruk emas. Tidak hanya itu, mereka juga menggunakan beberapa bahan kimia berbahaya seperti merkuri yang digunakan untuk membersihkan emas dari material pengotor.
“Kalau tambang pakai cara tradisional silahkan. Tapi penambang yang pakai alat berat, kami hajar karena merusak alam,” tegas Johnny.
Dalam sebuah diskusi, Komisi VII DPR RI, Mulyanto menjelaskan bahwa PETI pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok, pertama berskala kecil dan biasanya dilakukan oleh warga setempat. Kedua PETI skala besar yang biasanya dikerjakan suatu badan usaha dengan peralatan tambang yang lengkap.
“Motifnya saja mungkin berbeda, yang tambang kecil, ketika terjadi perubahan rezim, dalam UU Minerba dan turunannya, melalui sentralisasi mereka kelabakan, lalu banyak yang tidak bisa memperoleh perizinan,” ucap dia.
Mulyanto kemudian menyampaikan bahwa PETI skala besar biasanya punya motif yang lebih besar juga seperti motif politik dan untuk kepentingan pribadi serta kelompoknya. “Ini yang besar-besar ini motifnya jelas, motif politik dan motif keserakahan,” beber Mulyanto.
Karena itu dibutuhkan penanganan yang berbeda untuk kedua kategori PETI ini. Katanya, PETI skala kecil bisa ditindak dengan pendekatan yang lebih friendly seperti pembinaan, edukasi hingga dirangkul untuk dipermudah izinnya menjadi pertambangan rakyat (IPR).
“Mayorita Komisi 7 (PETI skala kecil) harus dipermudah perizinannya, perbaiki lingkungannya. Ini berpotensi untuk ditingkatkan lagi PNBP-nya. Untuk yang kecil, pendekatan soft, pembinaan lingkungan,” ungkapnya.
