Masuk Daftar
Tambang Today

BBM Satu Harga akan Menjangkau 500 Titik di Tahun 2024

Ragil Wibowo

Ragil Wibowo

— 1 min read
BBM Satu Harga akan Menjangkau 500 Titik di Tahun 2024
Foto: Kementerian ESDM
Jakarta, TAMBANG – Pemerintah menargetkan program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga akan menjangkau 500 titik di tahun 2024.   Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, secara nasional dibangun 170 Penyalur BBM Satu Harga. Jika tahun 2017 telah terbangun 57 Penyalur, tahun 2018 lalu Pemerintah telah membangun 74 penyalur. Sementara untuk 2019, Pemerintah menargetkan 39 penyalur BBM Satu Harga akan beroperasi.   Jonan juga memastikan bahwa program ini akan berlanjut hingga 2024 mendatang, dengan total sekitar 500 lembaga penyalur BBM Satu Harga akan beroperasi.   “Nanti kita expand (perluas) dengan total kurang lebih sampai 500, jadi tambah lagi kurang lebih 330. Satu sampai dua kecamatan bisa digabung dapat satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU),” kata Jonan dalam keterangan resminya, Senin (13/5).   Jonan menambahkan,  tidak ada kendala berarti dalam menjalankan program ini. Dukungan pemerintah daerah menjadi kunci agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, mengingat selama ini masyarakat di wilayah teringgal, terdepan dan terluar (3T) membeli BBM dengan harga lebih mahal dibandingkan wilayah perkotaan.   “Tidak ada kendala (jalankan program BBM Satu Harga). Kita lakukan pemetaan, sepakat dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan sebagainya, sudah kita bangun. Kendala paling utama yang saya minta kepada semua kepala daerah, terutama bupati atau walikota, izin prinsip atau izin lokasinya harus dikasih. Jangan sampai kita membangun untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik diperlambat,” tegas Jonan.   Sedangkan terkait pengawasan program ini, Jonan berharap agar masyarakat turut berpartisipasi. Jika melihat penyalahgunaan pendistribusian BBM, masyarakat dapat melaporkannya ke pihak berwajib.   “Tidak boleh BBM subsidi solar itu dijual ke industri, sama sekali tidak boleh. Kalau ada, harus diproses hukum. Pengawasan kita ada di BPH Migas, tapi kalau proses hukumnya ada di kepolisian,” tandas Jonan.   Senada dengan Jpnan, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan,  Pertamina siap untuk melaksanakan Program BBM Satu Harga yang ditugaskan oleh Pemerintah.   “Kami siap menjalankan. BBM Satu Harga yang membedakan hanya biaya distribusi dan itu tidak terlalu besar dampaknya, karena jumlahnya juga belum banyak. Volume penjualannya pun sangat kecil dibandingkan dengan total penjualan Pertamina di seluruh Indonesia,” ungkap Nicke.  

Artikel Terkait