Bahlil: Kebijakan Jasa Pertambangan Harus Beri Kesempatan bagi Pengusaha Daerah
Jakarta, TAMBANG – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya memberikan kesempatan yang adil bagi pengusaha daerah untuk terlibat dalam kegiatan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi sekaligus mencegah penguasaan pekerjaan oleh kelompok usaha tertentu.
Bahlil mengatakan, pengalaman ketika menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menjadi salah satu latar belakang pentingnya kebijakan tersebut. Menurutnya, pembangunan industri hilirisasi di daerah selama ini masih banyak melibatkan pengadaan barang dan jasa dari Jakarta.
“Dulu, ketika saya menjadi Ketua Umum HIPMI, saya melihat bahwa ketika membangun industri hilirisasi di daerah, dari kebutuhan kecil hingga besar, semua pengadaan dan pekerjaan diambil dari Jakarta. Lalu, orang daerah menjadi apa?” ujar Bahlil dalam Minerba Convex 2026 di JIExpo, Jakarta, Senin (2/11).
Ia menilai pemerintah berkewajiban menghadirkan rasa keadilan dalam kegiatan ekonomi, termasuk memastikan pelaku usaha lokal memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam rantai bisnis pertambangan.
“Pemerintah berkewajiban memberikan rasa keadilan. Maka lahirlah kebijakan tersebut agar jangan semua pekerjaan dikuasai atau dimonopoli oleh satu kelompok tertentu,” katanya.
Menurut Bahlil, pembagian kesempatan usaha kepada pengusaha daerah menjadi salah satu upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha di sekitar wilayah operasi pertambangan tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut merasakan manfaat dari aktivitas industri.
“Pekerjaan harus dibagi kepada orang daerah agar mereka juga bisa ikut mengambil bagian dalam penciptaan ekonomi daerah,” tegasnya.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi dalam Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara. Keputusan tersebut ditetapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta pada 18 September 2026.
Dalam diktum kedua, Kepmen tersebut mengatur bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara tanpa persetujuan Menteri ESDM.
Larangan tersebut mencakup hubungan kepemilikan saham secara langsung antara pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), maupun adanya kesamaan satu atau lebih penerima manfaat akhir atau beneficial owner antara kedua perusahaan.
Melalui ketentuan ini, pemerintah mengatur penggunaan perusahaan jasa pertambangan yang berada dalam satu grup usaha, sekaligus menetapkan persyaratan persetujuan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
