Mineral
Jakarta-TAMBANG Menteri ESDM Ignatius Jonan telah mengirim Surat kepada Kementrian Koordinator Perekonomian terkait Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa point penting dalam RPP dijabarkan dalam Surat tersebut. Terkait dengan surat dan juga point yang disampaikan, beberapa pengamat
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Kementrian ESDM telah merampungkan rancangan Revisi Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. RPP tersebut telah dijabarkan dalam Surat kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution. Dari copian surat yang bertanggal 28 Desember 2016 dan ditandatangani Wakil
Energi Terbarukan
Jakarta-TAMBANG. Pemerintah terus mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan. Salah satunya pengembangan panas bumi sebagai sumber energi masa depan. Oleh karenanya PT Pertamina (Persero), badan usaha milik negara di sektor energi terintegrasi melalui anak usahanya PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) bersama dua BUMN lainnya, yaitu PT Geodipa Energi dan
Migas
Jakarta-TAMBANG- Realisasi produksi gas PT Pertamina EP, di Field Subang menunjukan tren positif dan grafik meningkat melampaui target yang sudah ditetapkan. Sampai akhir tahun 2016 (Year To Date), Field Subang berhasil memproduksikan Gas sebesar 230,5 Juta Kaki Kubik Gas Per Hari (MMSCFD) atau 101,3 % dari target 227,
Migas
PEP Awali 2017 Dengan Pemboran 2 Sumur Baru Jakarta-TAMBANG- PT Pertamina EP anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan merupakan Kontraktor Kontrak Kerjasama dibawah naungan SKKMigas menunjukkan komitmennya untuk mendukung ketahanan energy Indonesia.hal tersebut ditunjukan dengan melakukan pemboran 2 sumur migas baru di awal tahun 2017. Sumur pertama yang
Migas
Jakarta- TAMBANG- Peran PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan minyak nasional (national oil company/NOC) harus diperluas dengan memberi kesempatan yang luas untuk mengelola dan mengusahakan blok-blok migas nasional. Apalagi Pertamina baru berkontribusi 26 persen dari produk migas nasional, jauh dibandingkan dengan NOC negara lain seperti Petronas, Malaysia yang telah
Kelistrikan
Jakarta-TAMBANG. Serikat Pekerja PT PLN menilai keberadaan pembangkit listrik swasta (IPP) dan klausul kontraknya yang mewajibkan PLN membeli kWh produksinya telah memberatkan PLN. Dan PLTU Bukit Asam di Sumatera Selatan sudah terkena dampaknya. Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN Ir. Jumadis Abda MM, MEng menilai pembangkit IPP China Sumsel
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Batas akhir kebijakan larangan ekspor sudah semakin dekat dan Pemerintah sedang merumuskan kebijakan pasca 12 Januari 2017. Terkait hal itu Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) menyampaikan pendapat, informasi dan dukungan atas rencana revisi kebijakan ekspor mineral khususnya bauksit. Dalam keterangan pers yang diterima Majalah TAMBANG,
Umum
Jakarta-TAMBANG.Menjelang akhir tahun 2016, Kelompok Komisi VII (Kapoksi) Fraksi PKS lewat Ketuanya Rofi Munawar menyampaikan beberapa catatan di sektor energi baik di hilir pun hulu. Rofi menilai implementasi regulasi yang masih diabaikan telah menyebabkan kerugian negara. Salah satunya terkait pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang belum optimal dikembangkan.
Tambang Today
Jakarta-TAMBANG. Menteri ESDM Ignatius Jonan mengingatkan pelaku usaha di sektor mineral dan batu bara untuk lebih efisien. Hal ini penting mengingat sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) masih menjadi salah satu kontributor utama bagi pembangunan nasional. Agar berperan lebih besar dan menjadi penggerak ekonomi nasional, efisiensi menjadi hal utama.
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Perusahaan tambang emas, PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) akan mempercepat pengembangan salah satu konsesi tambang emasnya di Gunung Pani, Gorontalo. Melalui anak usahanya PT Puncak Emas Gorontalo (PEG) yang saat ini dalam pembebasan lahan. Hal ini disampaikan oleh William Surnata, Direktur Keuangan J Resources Asia. Menurut
Kelistrikan
Jakarta-TAMBANG. Pelaku usaha disektor ketenagalistrikan dibuat kaget dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia terkait Perkara Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015. Hal ini terkait pengujian atas UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun Kementerian Energi Dan Sumber Daya
