ASPEBINDO: Pasokan Batu Bara Nasional Perlu Strategi Baru, Harga DMO Tak Berubah 8 Tahun
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira, menilai persoalan pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri masih menjadi tantangan yang terus berulang setiap tahun.
Jakarta, TAMBANG – Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira, menilai persoalan pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri masih menjadi tantangan yang terus berulang setiap tahun.
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional, pelaku usaha juga dihadapkan pada tekanan biaya produksi yang terus naik, sementara harga batu bara untuk kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) belum mengalami penyesuaian selama delapan tahun terakhir.
Hal tersebut disampaikan Anggawira dalam diskusi bertajuk "Menjaga Pasokan Batu Bara untuk Kebutuhan Nasional".
"Persoalan mengenai pasokan batu bara menurut pandangan kami selaku pelaku usaha memang menjadi tantangan pasti dari tahun ke tahun. Di sisi lain, harga DMO sudah delapan tahun ini juga tidak mengalami penyesuaian, sementara biaya produksi terus meningkat. Ini memang menjadi dilema," ujar Anggawira di Jakarta, Selasa (7/7).
Menurutnya, penyesuaian harga DMO bukan perkara mudah. Pasalnya, kenaikan harga batu bara untuk pembangkit listrik berpotensi mendorong kenaikan biaya pokok penyediaan listrik, sementara pemerintah telah menyatakan tidak akan menaikkan tarif listrik kepada masyarakat.
Harga batu bara DMO untuk sektor kelistrikan nasional saat ini dipatok sebesar USD70 per ton dan batu bara DMO untuk sektor industri smelter, semen, pupuk sebesar USD90 per ton.
"Kalau harga DMO dinaikkan, tentu harga jual listrik juga akan terdampak. Apalagi pemerintah sudah menyampaikan tidak akan melakukan penyesuaian tarif listrik," katanya.
Karena itu, Anggawira mendorong pemerintah untuk menyiapkan strategi baru agar pasokan batu bara bagi kebutuhan domestik tetap terjaga tanpa membebani pelaku usaha maupun sektor kelistrikan.
Salah satu opsi yang menurutnya layak dikaji adalah penerapan mekanisme pendanaan seperti yang diterapkan pada industri kelapa sawit melalui skema pungutan atau iuran yang kemudian dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan sektor.
"Perlu ada strategi bagaimana menjaga pasokan. Apakah modelnya bisa seperti kelapa sawit, ada iuran dan sebagainya, sehingga ada mekanisme yang bisa menjaga keseimbangan," ujarnya.
Selain itu, Anggawira juga menyoroti pentingnya kepastian pasar bagi biomassa sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi biomassa yang sangat besar, namun pengembangannya masih menghadapi kendala karena belum adanya kepastian penyerapan.
Ia mengatakan, banyak pelaku usaha di daerah, termasuk yang tergabung dalam HIPMI, mengalami kesulitan mengembangkan bisnis biomassa lantaran pemanfaatannya di pembangkit PLN masih sebatas program co-firing dan belum menjadi kewajiban.
"Kita punya sumber biomassa yang luar biasa. Namun teman-teman pelaku usaha di daerah kesulitan mengembangkan usahanya karena di PLN IP maupun PLN NP, biomassa belum menjadi KPI yang sifatnya mandatori. Masih sebatas co-firing, sehingga penyerapannya tidak memiliki kepastian," jelasnya.
Menurut Anggawira, kepastian permintaan biomassa akan memberikan sinyal positif bagi investasi di sektor tersebut sekaligus mendukung transisi energi tanpa mengganggu keandalan pasokan energi nasional. Ia berharap pemerintah dapat menyusun kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan pasokan batu bara, pengembangan energi baru terbarukan, serta kepastian usaha bagi para pelaku industri.
