Asas Cobatage, Jangan Hanya Asal Berbendera Indonesia

Asas Cobatage, Jangan Hanya Asal Berbendera Indonesia
Focus Grup Discussion (FGD) “Bagaimana Membangun Industri Logam Dasar dan Mineral Tambang yang Mendukung Industri Nasional Berkelanjutan” di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (7/2)

Jakarta, TAMBANG – Perusahaan produsen kapal atau yang lazim disebut perusahaan galangan, turut memberikan komentar terkait Asas Cabotage yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 tahun 2017 tentang ketentuan penggunaan angkutan laut dan asuransi nasional.

Beleid yang mulai diberlakukan pada Mei 2018 mendatang itu, dinilai belum bisa mendorong industri perkapalan nasional, baik di perusahaan galangan ataupun di kalangan pengusaha jasa angkutan.

“Asas Cabotage di Indonesia itu bohong, berbeda sekali dengan yang ada di Amerika. Fokusnya cuma bendera saja dia tidak peduli soal umur kapal,” kata Ahmad Muchtasyar dari PT. Daya Radar Utama saat menghadiri Focus Group Discussion di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (7/2).

Menurutnya, Asas Cabotage dalam Permen No 82/2017 masih terbatas oleh istilah ‘bendera indonesia’. Artinya, para pelaku usaha bisa saja membeli kapal bekas milik asing lalu dipasang bendera Indonesia. Aturan soal umur kapal juga tidak dibahas dalam Permen itu. Padahal umur kapal menjadi krusial manakala melihat sisi keamanan kapal saat dioperasionalkan.

“Seharusnya bisa lebih luas lagi kalo mau memproteksi industri perkapalan nasional. Contohnya, tidak hanya soal bendera, tapi pembuatannya di Indonesia,” sambung Muchtasyar.

Hal senada disampaikan juga oleh Direktur Pembangunan Kapal PT PAL Indonesia (Persero), Turitan Indaryo mengatakan, spirit Asas Cabotage ialah untuk menghidupkan industri perkapalan dalam negeri, tapi spirit ini tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan.

“Saya meyakini, Asas Cabotage disusun untuk menghidupi industri dalam negeri, tapi nyatanya malah beli kapal luar negeri. Kalo secara ekonomi, waktu, dan lain-lain sehingga orang mengambil jalan pintas sebaiknya beli bekas,” tandasnya.

Faktor utama yang menghambat realisasi dari spirit Asas Cabotage, lanjut Turitan, ialah tidak adanya koordinasi yang jelas antara pemerintah dengan pihak terkait. Pemerintah sering membuat aturan tanpa melibatkan pelaku usaha, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dan timbul saling menyalahkan.

“(Spirit Asas Cabotage) tidak dipenuhi dengan mengintegrasikan seluruh pihak yang terlibat,” tutupnya. (muflihun hidayat)

Artikel Terkait

Di 2027 Sektor Kelistrikan Butuh 174 Juta Ton, PLN EPI Bersama PLN Group Siapkan Coal Switching di 16 PLTU

Di 2027 Sektor Kelistrikan Butuh 174 Juta Ton, PLN EPI Bersama PLN Group Siapkan Coal Switching di 16 PLTU

Jakarta,TAMBANG,-Kebutuhan batubara untuk ketenagalistrikan di tahun 2027 mencapai 174 juta ton. Jumlah ini merupakan gabungan kebutuhan pembangkit listrik PLN Group dan Independent Power Producer (IPP). Melihat kebutuhan batubara yang demikian, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) pun merasa perlu memperkuat strategi optimalisasi pasokan batu bara nasional. Salah

By Egenius Soda
KPP MINING Raih Penghargaan Internasional Berkat Transformasi Digital Berbasis Change Management

KPP MINING Raih Penghargaan Internasional Berkat Transformasi Digital Berbasis Change Management

London, TAMBANG – PT Kalimantan Prima Persada (KPP MINING) kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional. Perusahaan jasa pertambangan ini meraih penghargaan Bronze dalam ajang AMEC Global Communication Effectiveness Awards 2026 melalui penerapan komunikasi strategis dalam mendukung transformasi digital perusahaan. Penghargaan tersebut diberikan pada kategori Best Use of Measurement for Internal Communications

By Rian Wahyuddin
Jurnalis Majalah TAMBANG Raih Penghargaan Minerba Educreative Competition 2026 Kategori Lomba Jurnalistik

Jurnalis Majalah TAMBANG Raih Penghargaan Minerba Educreative Competition 2026 Kategori Lomba Jurnalistik

Jakarta, TAMBANG – Jurnalis Majalah TAMBANG, Rian Wahyudin, meraih penghargaan dalam ajang Apresiasi Minerba 2026 pada kategori Lomba Karya Jurnalistik untuk Wartawan. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai bentuk apresiasi terhadap karya jurnalistik yang mengangkat subsektor mineral dan batu

By Fahmi Adam