APNI Sebut Kepmen ESDM 144/2026 Perkuat Transparansi Harga Nikel Global
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 144 Tahun 2026 sebagai langkah strategis yang tidak hanya memperbaiki tata kelola harga mineral, tetapi juga hadir pada momentum penguatan pasar nikel global.
Jakarta, TAMBANG โ Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 144 Tahun 2026 sebagai langkah strategis yang tidak hanya memperbaiki tata kelola harga mineral, tetapi juga hadir pada momentum penguatan pasar nikel global.
Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, menyatakan bahwa revisi terhadap pedoman penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) menjadi krusial untuk memastikan harga yang lebih transparan, adil, dan mencerminkan kondisi riil pasar.
โKepmen ini memperkuat transparansi dan memberikan pengakuan terhadap nilai mineral ikutan dalam bijih nikel, sehingga harga yang terbentuk menjadi lebih fair bagi seluruh pelaku usaha,โ ujar Meidy dalam keterangan resmi, Senin (13/4).
Menurutnya, kepastian dalam mekanisme harga menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan industri, terutama di tengah tekanan biaya dan dinamika pasar global.
Di sisi lain, pasar nikel internasional saat ini menunjukkan tren penguatan. Berdasarkan data perdagangan terkini, harga kontrak nikel berada di kisaran 17.090, menguat sekitar 3,45% persen dalam satu sesi perdagangan, dengan level tertinggi mencapai 17.680.
Pergerakan intraday memperlihatkan tren kenaikan yang solid sejak awal sesi, didorong oleh peningkatan aktivitas beli. Volume transaksi tercatat sekitar 5.736 lot, mencerminkan likuiditas pasar yang tetap terjaga.
Dari sisi teknikal, indikator Relative Strength Index (RSI) berada pada kisaran 46โ56, yang mengindikasikan momentum penguatan masih moderat dan belum memasuki zona jenuh beli (overbought), sehingga ruang kenaikan masih terbuka.
APNI menilai, kombinasi antara reformasi kebijakan domestik dan sentimen positif global ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok nikel dunia, termasuk dalam pengembangan industri hilir dan ekosistem baterai kendaraan listrik.
Namun demikian, APNI menekankan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada implementasi di lapangan.
โKunci dari kebijakan ini adalah konsistensi implementasi. Kami berharap aturan ini dapat dijalankan secara disiplin agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penambang, smelter, hingga industri hilir,โ tegas Meidy.
APNI juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah dalam menciptakan ekosistem industri nikel yang transparan, berdaya saing, dan berkelanjutan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
