Beranda Batubara Angkutan Batu Bara: Pemerintah Mesti Cepat Ubah ke Skema CIF

Angkutan Batu Bara: Pemerintah Mesti Cepat Ubah ke Skema CIF

Jakarta-TAMBANG. Sistem pelayaran dan logistik di Indonesia mulai berbenah seiring dengan misi pemerintahan Joko Widodo untuk menghidupkan dunia maritim. Perubahan yang fundamental itu salah satunya adalah penerapan pola niaga Cost, Insurance and Freight (CIF) menggantikan pola niaga dengan skema Free on Board (FOB).

 

Pada sistem ini penjual batu bara berkewajiban mengantarkan barang hingga di atas kapal yang sudah ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman. Melalui skema FOB, importir dari negara lain biasanya menggunakan kapal pesanan mereka sendiri yang kebanyakan dari perusahaan asing. Inilah alasan ekspor batu bara yang begitu besar tidak bisa dinikmati pula oleh jasa logistik lokal.

 

Sedangkan bila memakai skema CIF, seluruh proses penyerahan barang hingga pemilihan kapal pengangkut menjadi wewenang penjual batu bara. Usulan perubahan ini, kata Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto, sudah ditelurkan sejak era Gita Wiryawan memimpin Kementerian Perdagangan. Namun sampai saat ini belum juga diputuskan kapan aturan baru itu resmi dijalankan. Ia mendengar kabar bahwa prosesnya masih pada tahap pencatatan data saja.

 

“Sampai sekarang belum ditindaklanjuti lagi dari Kemendag padahal kami sudah kirim surat sebanyak dua kali. Jika itu diterapkan pengaruh bagi industri domestik paling tidak kami punya kesempatan yang sama dengan perusahaan asing,” ujar Carmelita di Jakarta Jumat (29/5).

 

Selain perubahan skema FOB menjadi CIF, Carmelita memaparkan bahwa pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar perusahaan nasional bisa bersaing dengan asing.  Kebijakan PPN, harga bahan bakar, hingga permodalan investasi dari bank dalam negeri menjadi titik fokus yang mesti dapat perhatian utama.

 

Salah satu kekalahan besar perusahaan nasional dibandingkan asing saat ini terkait dengan permodalan untuk investasi. Sebab, bunga perbankan di dalam negeri masih cukup tinggi dibandingkan dengan suku bunga pinjaman untuk investasi di luar negeri. Akibatnya dari sisi teknologi, perusahaan nasional tertinggal jauh dari asing.

 

“Peran pemerintah dibutuhkan disini. Hal ini akan bermanfaat terutama untuk kapal yang mengangkut komoditas unggulan seperti batu bara.”