16 WKP Minerba Akan Dilelang

16 WKP Minerba Akan Dilelang
Jakarta, TAMBANG – Sebanyak 16 Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) mineral dan batubara (Minerba), tahun 2018 ini.   Dari 16 WKP tersebut, lima diantaranya adalah bekas Kontrak Karya (KK) yang kontraknya sudah berakhir, sisanya adalah wilayah tambang bekas pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan Izin usaha Pertambangan (IUP) batu bara.   Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, sebelum lelang dibuka, Kementerian ESDM akan merevisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 28 Tahun 2013 tentang tata cara lelang wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus, pada kegiatan usaha pertambangan minerba. “Permen ini direvisi diantaranya untuk mengatur ulang skema lelang yang akan dilakukan. Dalam waktu dekat akan diselesaikan,” kata Arcandra di Kementerian ESDM (4/1) Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, lelang WKP ini kemungkinan akan bertambah nantinya. “Sementara baru 16 wilayah kerja tambang,” kata Agung.  

Artikel Terkait

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

By Rian Wahyuddin
Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden

By Rian Wahyuddin