Jakarta-TAMBANG. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menyatakan proses Holding BUMN Migas antara PT Pertamina dengan PGN tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo.
“Draf PP sudah sampai di Kementerian Keuangan dan siap dikirim kepada Sekretariat Negara (Setneg) untuk diterima dan diparaf Pak Presiden,” terangnya, di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/7).
Deputi Energi, Logistik, dan Kawasan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah menambahkan, proses Holding Migas juga telah membentuk lima pokja join tim antara Pertamina dan PGN yang mana akan melakukan proses transformasi PGN menjadi bagian dari Pertamina.
Dalam proses tersebut, menurut Edwin,menekankan agar tidak ada duplikasi investasi antara Pertamina dan PGN di beberapa tempat yang sama. Ia berharap, Holding tersebut memberikan efisiensi pada beberapa proyek di sektor migas.
Bersamaan, Direktur Keuangan Pertamina, Arief Budiman mengatakan, jika Holding tersebut sudah berjalan maka dalam waktu lima tahun diperhitungkan menyerap investasi hingga USD1,5 miliar. Selain itu juga akan mengoptimalkan penggunaan dari FSRU yang selama ini dimiliki oleh PGN.
“Karena dari Pertamina sendiri di luar untuk keperluan PLN, kami pun sebetulnya dengan adanya kilang baru kami dan kilang upgrade kami seperti yang di Cilacap, kami juga membutuhkan hal tersebut. Ada beberapa dan kita petakan di semua wilayah. Itu dari sisi investasi ke depan,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Arief, Holding BUMN Migas juga akan menerapkan sinergi operasi yang di luar SDM. Seperti dukungan dari PLN dan pengembangan PLTG dari PLN yang akan memanfaatkan jaringan transmisi yang saat ini dioperasikan oleh Pertagas dan juga PGN.
“Distribusi PGN jauh lebih kuat, jadi ini minimal dua ini kita optimalkan. Tentunya juga dari hulu ke hilir, pasokan dan alokasi yang dimiliki Pertamina. Intinya untuk memastikan infrastruktur gas berkembang secepat mungkin. Dan juga tentunya harga yang bisa optimal untuk para konsumen,” tuturnya.
