Wapres: PLN Wajib Beli Listrik EBT, Berapa Pun Harganya

Wapres: PLN Wajib Beli Listrik EBT, Berapa Pun Harganya
JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya turun tangan menyelesaikan persoalan harga listrik PLTP Kamojang dan PLTP Lahendong antara PT Pertamina Geothermal (PGE) dan PT PLN (Persero). Hari ini, Rabu (7/1)  Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memanggil Menteri Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Suwandi, Dirjen EBTKE Rida Mulyana, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto  dan Ditrektur Utama PLN  Sofyan Basir.
Dalam pertemuan di kantor Wakil Presiden tersebut, Jusuf Kalla mengeluarkan instruksi kepada PLN untuk membeli listrik dari energi baru terbarukan, berapapaun harganya. PLN, ujar Wapres, jangan melihat Pertamina sebagai vendor, tetapi sebagai mitra bisnis.
Lebih lanjut Wakil Presiden menegaskan persoalan listrik bukan urusan PLN semata, tetapi menjadi perhatian semua pihak, karena terkait dengan kegiatan utama masyarakat. Karena itu, persoalan kelistrikan akan selalu menjadi barometer. Tidak hanya itu, JK juga mengingatkan  jangan sampai persoalan terkait harga listrik panas bumi tersebut menghambat animo investor ingin masuk ke sektor panas bumi di Indonesia.
“Jangan menghambat investor untuk masuk (ke sektor energi terbarukan, khususnya panas bumi),” demikian disampaikan Wakil Presiden seperti disampaikan Direktur Jenderal EBTKE, Rida Mulyana.
Rida juga mengatakan Wakil Presiden sangat memahami karakteristik energi baru terbarukan. Energi terbarukan, tidak bisa dijadikan komoditas. Tetapi menjadi kendaraan yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tadi Pak Wapres sudah memberikan pengarahan, beliau (Wapres) berjanji, besok sudah ada solusi mengatasi masalah ini,” ungkap Rida .
Pada kesempatan tersebut, cerita Rida, Wapres  juga mengatakan PLN selama ini terlalu berpijak pada kepentingan korporasi. Harusnya, kata JK  PLN cukup menaati aturan yang sudah ditetapkan di Peraturan Menteri. Resikonya, kata JK lagi, akan ditanggung oleh pemerintah sebagai pemegang saham utama.
“Wapres juga berjanji, kalau ketemu lagi, akan buka-bukaan soal perhitungan harga,” pungkas  Rida

Artikel Terkait

PERTAMISI Dorong Penyesuaian Spesifikasi Ekspor, Kepastian HPM, Tata Kelola dan Percepatan Hilirisasi Silika

PERTAMISI Dorong Penyesuaian Spesifikasi Ekspor, Kepastian HPM, Tata Kelola dan Percepatan Hilirisasi Silika

Jakarta, TAMBANG – Besarnya potensi silika Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Kepastian harga, klasifikasi komoditas, spesifikasi ekspor, hingga persoalan perizinan masih menjadi tantangan dalam mendorong pengembangan industri silika dari hulu hingga hilir. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dialog Silika Indonesia: Harga Patokan Mineral Silika

By Rian Wahyuddin
PGN Siap Jadi Offtaker dan Transporter Biomethane yang Dikembangkan Toyota dan KIS

PGN Siap Jadi Offtaker dan Transporter Biomethane yang Dikembangkan Toyota dan KIS

Jakarta,TAMBANG,- Pengembangan biomethane yang memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan kini mulai mendekati tahap akhir pengembangan. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berkolaborasi Toyota Tsusho Indonesia (TTI) dan PT KIS Biofuels Indonesia (KIS) untuk mengoptimasi pemanfaatan biomethane tersebut dalam rangka memastikan kesediaan pasokan energi domestik masa

By Egenius Soda
PTBA Siapkan Rencana Produksi Batu Bara 2027, Perkuat Pasokan dan Kepastian Operasional

PTBA Siapkan Rencana Produksi Batu Bara 2027, Perkuat Pasokan dan Kepastian Operasional

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang batubara plat merah, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mempersiapkan operasional yang andal dalam menjaga keberlanjutan produksi. Perencanaan tersebut mempertimbangkan persetujuan pemerintah, prioritas kebutuhan domestik, serta dinamika pasar ekspor di tengah transisi energi. Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan, mengatakan perusahaan tetap berada pada jalur yang tepat

By Egenius Soda