Jakarta-TAMBANG. Dalam beberapa hari ini muncul wacana adanya relaksasi ekspor mineral mentah (ore). Konon kebijakan ini untuk mengakomodir permintaan beberapa perusahaan tambang yang sedang membangun smelter namun mengalami kesulitan pembiayaan.
Namun sebagian pengusaha tambang meminta pemerintah agar konsisten menerapkan kebijakan larangan ekspor mineral mentah. Presiden Direktur PT Vale Indonesia, Tbk, Nico Kanter salah satunya. Menurut Nico pemerintah harus tetap konsisten dan tidak melakukan relaksasi kebijakan larangan ekspor mineral mentah khususnya bijih nikel.
“Walaupun harga nikel saat ini rendah karena lemahnya permintaan dari pasar Cina, namun pembangunan smelter nikel di Indonesia terus menunjukkan peningkatan sejak diberlakukan larangan ekspor bijih tersebut. Hal ini tentunya menciptakan peningkatan lapangan kerja dan pendapatan bagi Indonesia,”Kata Nico.
Di sisi lain sudah banyak produsen nikel khusus yang skala kecil memutuskan untuk menghentikan aktivitas penambangannya karena kondisi yang tidak menguntungkan saat ini. “Oleh karena itu, kebijakan larangan ekspor bijih nikel menempatkan Indonesia di tempat yang kuat dalam pasar nikel global secara jangka panjang,” ujar Nico Kanter.
Selain itu, konsistensi kebijakan termasuk kebijakan terkait larangan ekspor mineral mentah sangat penting mengingat investasi smelter nikel merupakan investasi yang membutuhkan dana besar dan proses perencanaan jangka panjang dan lebih rinci. “Untuk itu, investor membutuhkan kepastian hukum dalam bentuk konsistensi kebijakan larangan ekspor bijih nikel dari Pemerintah. Apabila ada relaksasi, maka investasi yang telah maupun yang akan masuk bakal hilang. Hal ini juga dapat merusak kepercayaan investor pada Indonesia,”kata Nico.
Ditambah lagi jika Pemerintah membuka kembali kran ekspor bukan tidak mungkin bijih nikel dengan kadar tinggi akan kembali diekspor dengan nilai rendah. “Mengekspor bijih nikel tanpa nilai tambah, apalagi dalam pasar yang masih mengalami kelebihan pasokan, adalah tindakan yang tidak tepat,” lanjut Nico.
Menurut Nico semakin banyak bijih nikel diekspor dari Indonesia, harga nikel dunia akan semakin menurun, sehingga pendapatan yang diperoleh dari ekspor bijih akan terdilusi oleh harga nikel yang rendah. Demikian juga dengan pendapatan dari ekspor bijih yang rendah nilainya tidak akan cukup untuk membiayai kebutuhan modal yang besar untuk proyek smelter.
Oleh karena itu, relaksasi terhadap larangan ekspor bijih nikel dengan tujuan membantu pembangunan smelter yang sedang kesulitan dana, justru bertentangan dengan semangat peningkatan nilai tambah dalam negeri.
“Konsistensi dalam kebijakan adalah hal yang terpenting bagi investasi jangka panjang. Lebih jauh lagi, secara keseluruhan relaksasi ini dapat berdampak terhadap reputasi dan kredibilitas Pemerintah walaupun hanya diterapkan secara khusus dan terbatas. Semoga Pemerintah dapat mempertimbangkan hal ini dengan baik, untuk meraih manfaat yang optimal dari pengelolaan sumberdaya mineral,” ujar Nico Kanter.
PT Vale Indonesia,Tbk merupakan salah satu perusahaan tambang nikel yang sejak awal mengintegrasikan operasi tambang dengan kegiatan pengolahan. Smelter yang dibangun di Soroako,Sulawesi Selatan ini memproduksi nikel dalam matte. Perusahaan ini bahkan tidak pernah mengekspor bijih nikel yang belum diolah.
ya saya setuju
ya pemerintah harus konsisten