Untuk Sektor Energi Rasio Pinjaman Bank Mandiri Hanya 15%

Untuk Sektor Energi Rasio Pinjaman Bank Mandiri Hanya 15%
Rohan Hafas berdiri paling kiri bersama petinggi perusahaan geothermal dan biomassa
Nusa Dua-TAMBANG. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai salah satu bank BUMN terbesar ternyata belum berani memberikan pinjaman besar pada sektor energi. Tahun ini rasion pinjaman dari Bank Mandiri kepada investor yang bergerak di sektor energi hanya maksimal 15%.   Sekretaris Perusahaan Grup Mandiri, Rohan Hafas mengatakan Mandiri merupakan bank yang memiliki aset terbesar, jumlahnya mencapai Rp 1000 triliun. Sementara itu modalnya sebesar Rp 100 triliun, batas maksimum pinjaman yang bisa dipakai hanya sebesar 20% dari modal atau sebesar Rp 20 triliun. “Dari jumlah itu pembiayaan untuk sektor energi hanya 15 persen,” kata Rohan kepada Majalah TAMBANG, dalam forum ISES 2015, Kamis (11/6).   Sementara kemampuan bank swasta atau BUMN saat ini berada di bawah pinjaman yang bisa diberikan oleh Bank Mandiri. Terkait dengan hal itu, Rohan secara terang-terangan mengungkapkan, perbankan dalam negeri akan sangat kesulitan untuk membiayai megaproyek kelistrikan nasional yang digagas pemerintah dengan total 35.000 MW selama lima tahun ke depan.   Dalam perhitungannya, Rohan mengungkapkan, seluruh proyek itu membutuhkan dana sekitar Rp 600 triliun atau sekitar Rp 120 triliun per tahun. Jadi, walaupun semua perbankan digabungkan untuk memberikan kredit pada sektor energi, tetap tidak mencukupi kebutuhan dana investasinya.   Rohan memaparkan, salah satu cara yang bisa ditempuh saat ini adalah dengan mengharapkan bantuan modal dari pemerintah. Selain itu, para investor di sektor energi juga bisa mulai menggunakan harta terpendam (aset) yang mereka miliki sebagai jaminan. Skema ini akan lebih mudah bila investor berasal dari perusahaan BUMN seperti PLN.   “Aset terpendam PLN itu besar sekali, sangat memungkinkan jika menggunakan skema itu. Kendalanya cuma satu, pajaknya sangat besar, sekitar 10 persen, itu yang membuat mereka enggan. Sekarang bolanya berada di bawah Kementerian Keuangan untuk mengubah aturan itu,” ujarnya.

Artikel Terkait

PERTAMISI Dorong Penyesuaian Spesifikasi Ekspor, Kepastian HPM, Tata Kelola dan Percepatan Hilirisasi Silika

PERTAMISI Dorong Penyesuaian Spesifikasi Ekspor, Kepastian HPM, Tata Kelola dan Percepatan Hilirisasi Silika

Jakarta, TAMBANG – Besarnya potensi silika Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Kepastian harga, klasifikasi komoditas, spesifikasi ekspor, hingga persoalan perizinan masih menjadi tantangan dalam mendorong pengembangan industri silika dari hulu hingga hilir. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dialog Silika Indonesia: Harga Patokan Mineral Silika

By Rian Wahyuddin
PGN Siap Jadi Offtaker dan Transporter Biomethane yang Dikembangkan Toyota dan KIS

PGN Siap Jadi Offtaker dan Transporter Biomethane yang Dikembangkan Toyota dan KIS

Jakarta,TAMBANG,- Pengembangan biomethane yang memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan kini mulai mendekati tahap akhir pengembangan. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berkolaborasi Toyota Tsusho Indonesia (TTI) dan PT KIS Biofuels Indonesia (KIS) untuk mengoptimasi pemanfaatan biomethane tersebut dalam rangka memastikan kesediaan pasokan energi domestik masa

By Egenius Soda
PTBA Siapkan Rencana Produksi Batu Bara 2027, Perkuat Pasokan dan Kepastian Operasional

PTBA Siapkan Rencana Produksi Batu Bara 2027, Perkuat Pasokan dan Kepastian Operasional

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang batubara plat merah, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mempersiapkan operasional yang andal dalam menjaga keberlanjutan produksi. Perencanaan tersebut mempertimbangkan persetujuan pemerintah, prioritas kebutuhan domestik, serta dinamika pasar ekspor di tengah transisi energi. Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan, mengatakan perusahaan tetap berada pada jalur yang tepat

By Egenius Soda