Umum

Tiga Alasan UU Minerba Harus Direvisi

Fahmi Adam

17 Feb 2016 — 1 min read

Jakarta-TAMBANG. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar diskusi guna membahas revisi Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba) bersama para ahli dan pelaku usaha pertambangan. Revisi UU tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) program legislasi nasional (Proglenas) 2015. Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan UU No. 4 tahun 2009 perlu direvisi lantaran dianggap masih banyak hambatan dari hal yang terkandung di dalamnya. Menurutnya ada tiga hal pokok mengapa UU itu harus direvisi. Pertama, karena adanya UU no 23 tahun 2014 tentang kewenangan pemerintahan daerah yang dinilai masih bertabrakan dengan kewenangan pemerintah pusat. Kedua, UU Minerba tersebut belum sempurna. “Dari awal disahkanya UU Minerba sering sekali dilakukan revisi artinya memang masih butuh penyempurnaan,” kata Sudirman di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jakarta, Selasa (16/2). Dan ketiga, lanjutnya, Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2014 yang terkandung di dalam UU Minerba terkait kewajiban pembangunan smelter dalam waktu tiga tahun juga perlu direvisi. Pasalnya dengan kondisi harga komoditas yang anjlok banyak perusahaan tambang yang merasa kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. “Bersamaan dengan munculnya UU tersebut, harga mineral jatuh. Banyak sekali perusahaan pertambangan yang jatuh, kesulitan keuangan. Jadi, dari segi waktu tiga tahun akan terealisasi atau tidak, tapi dari kemampuan keuangan pengusaha tambang juga memang berat,” tuturnya. Pembahasan revisi UU Minerba itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan Komisi VII DPR dengan jajaran Ditjen Minerba pada awal Februari lalu. Komisi VII meminta Kementerian ESDM mendata permasalahan aturan yang bertentangan dengan UU Minerba. Saat ini penyusunan draf revisi UU Minerba masih dalam tahap penyusunan dan ditargerkan beres pada pertengahan 2016.

Artikel Terkait

RKAB Tiga Anak Usaha Bayan Disetujui, Jalan Normalisasi Pasokan Batu Bara Terbuka

Tiga anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN), yakni PT Tiwa Abadi (TA), PT Tanur Jaya (TJ), dan PT Fajar Sakti Prima (FSP), telah memperoleh persetujuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026 pada Jumat (18/9/2026).

Kebut 1 Juta Pelanggan di 2028, KSP Ikut Tuntaskan Hambatan Perizinan dan Percepat Pengoperasian Jargas Rumah Tangga

Jakarta,TAMBANG,- Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, meninjau langsung kesiapan pengoperasian Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Jumat (18/9). Kunjungan dilakukan di lokasi Metering Regulating Station (MRS) Jargas dan dilanjutkan dengan

PHKT Sukses Lakukan Optimalisasi Sumur Sepinggan V-7, Produksi Migas Di Atas Targe

Jakarta,TAMBANG,- Upaya konsisten PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dalam mengoptimalkan produksi dari sumur migas mulai berbuah positif. Kabar baik datang dari proyek optimalisasi Sumur Sepinggan V-7 yang berhasil meningkat produksinya mencapai 710 barel minyak per hari (BOPD). Capaian ini lebih dari dua kali lipat dari target yang

Pertamina NRE Dorong Waste-to-Value melalui Proyek Decentralized Waste Management di Kota Bandung

Jakarta,TAMBANG,- Satu lagi terobosan yang dilakukan Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE). Kali ini perusahaan memperkuat komitmennya terhadap ekonomi sirkular melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor Danantara, Jakarta, terkait pengembangan proyek percontohan Decentralized Waste Management (DWM) Kota Bandung pada Senin, (14/9). Proyek ini menjadi langkah awal