Jakarta, TAMBANG – Energi Panas Bumi (Geothermal) menjadi primadona sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), dalam menggaet investasi bidang energi terbarukan di Indonesia.
Tercatat untuk tahun 2019, dari target investasi sebesar USD1,79 miliar, panas bumi ditargetkan meraih investasi sebesar USD1,23 miliar, disusu bioenergi sebesar USD0,051 miliar, aneka energi baru dan energi terbarukan sebesar USD0,511 miliar, terakhir konservasi energi sebesar USD0,007 miliar.
“Sektor panas bumi memang menyerap banyak investasi yang tidak kecil, dan juga banyak mengundang investor dari luar negeri,” kata Dirjen EBTKE Rida Mulyana, di kantornya, Selasa (8/1).
Pada tahun 2018 Rida juga menjelaskan, , kapasitas terpasang pembangkit panas bumi mencapai 1.948,5 megawatt. Mendapat penambahan 140 MW dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha 1 (30 MW) dan PLTP Sarulla (110 MW). Sementara untuk PLTS dan PLTMH, pada akhir tahun 2018 mencapai 331,8 MW.
Direktur Panas Bumi, Ditjen EBTKE, Ida Nuryatin Finahari mengatakan, untuk tahun 2019, poduksi uap panas bumi ditargetkan mencapai 103,8 juta ton. Kemudian kapasitas terpasang listirk panas bumi naik 180 mw dari tahun 2018, menjadi 2.128,5 mw. Penambahan ini akan dihasikan oleh PLTP Lumut Balai Unit I, Sumsel (55mw), PLTP Sorik Marapi Unit I, Sumut (40 mw), PLTP Sokora Unit I, NTT (5 mw) dan PLTP Muaralaboh unit I, Sumbar (60 mw).
Juga akan diterbitkan lima izin panas bumi di tahun 2019 untuk dilelang yaitu, untuk WKP Telaga Ranu, Maluku Utara (Malut) dengan kapasitas 10 mw. Kemudian WKP Lainea, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Pada tahun 2019 juga, akan diterbitkan delapam pelaksana Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi. Yaitu di wilayah Sekincau Selatan, Lampung. Gunung Hamiding di Maluku Utara (Malut), Graho Nyabu di Jambi. Kemudian, Simbolon Samosir di Sumatera Utara (Sumut), Tanjung Sakti di Bengkulu, Gunung Geureudong di Aceh. Juga Hu’u Daha di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Klabat Wineru di Sulawesi Utara (Sulut).
“Ada tiga yang seharusnya beroperasi komersi (Commercial Operationg Date/COD) pada tahun 2018, tapi mundur menjadi tahun 2019, sehingga itu menambah kapasitas terpasang di 2019. Kenapa mundur karena setelah ditelusuri, karena belum siapnya jaringan transmisi oleh PLN. Itu yang menyebabkan kenapa mundur ke 2019,” kata Ida Nuryatin Finahari.
