Mineral
Jakarta-TAMBANG. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) mengangkat Colin Francis Moorhead sebagai Wakil Presiden Direktur and Chief Executive Officer (CEO). Corporate Secretary Merdeka, Ellie Turjandi, mengatakan rekam jejak Colin di industri tambang emas mineral sudah sangat teruji. Dia telah lebih dari tiga dekade
Mineral
TAMBANG, JAKARTA. KEBUTUHAN Cina akan mineral mentah untuk smelter aluminium dan industri pengolahan aluminanya membuat perusahaan tambang bauksit, seperti Rio Tinto, akan mendapat jaminan pasar selama 15 tahun. Koran Australia, Sidney Morning Herald, dalam terbitannya hari ini menyebutkan, permintaan dunia akan bauksit telah tumbuh dengan cepat. Menurut ramalan perusahaan raksasa
Komoditi
JAKARTA, TAMBANG. BERPULUH tahun Australia menjadi pemasok utama bauksit bagi Republik Rakyat Cina. Namun kini bauksit dari Australia menghadapi saingan berat dari Malaysia dan Guinea. Kesimpulan itu didapat dari penelitian yang dilakukan Kementerian Perindustrian, Inovasi, dan Sains Australia, bekerja sama dengan Westpac Institutional Bank, dari Sidney, dan diumumkan akhir pekan
Mineral
PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT.WHW AR) telah menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit menjadi alumina tahap I dengan kapasitas produksi satu juta ton. Pabrik PT. WHW AR yang berlokasi di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini memiliki total nilai
Mineral
Jakarta-TAMBANG.Langkah Pemerintah mengaudit smelter disambut baik kalangan pengusaha. Sekretaris Perusahaan PT Timah,Tbk Agung Nugroho menilai audit dari Kementrian ESDM penting dilakukan salah satunya untuk memastikan penerapan regulasi di sektor tambang timah. “Ini bagus karena regulator ingin memastikan apakah regulasi sudah dilaksanakan terutama di kegiatan pertambangan karena ada potensi
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Kementrian ESDM tengah melakukan audit atas smelter timah di Provinsi Kepulauan Riau. Dari hasil sementara ditemukan dari 47 izin smelter yang ada hanya 29 smelter yang beroperasi. Dengan demikian setidaknya ada 18 Smelter yang sudah mengantogi izin namun tidak beroperasi. Hal ini disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Mochtar Husein.
Batubara
JAKARTA-TAMBANG. Moratorium izin pertambangan dinilai dapat menekan laju kerusakan deforestasi hutan dan lahan. Sejak pemerintah daerah Aceh berlakukan aturan soal moratorium izin tambang, ada sekitar 80 IUP yang sudah dicabut. Dukungan untuk menjalankan moratorium izin pertambangan dan sawit juga datang dari Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh. Askalani, Koordinator GeRAK Aceh
Batubara
JAKARTA-TAMBANG. Moratorium momentum untuk tertibkan izin-izin tambang bermasalah. Janji buat aturan moratorium izin kebun sawit dan tambang jangan hanya sebatas wacana. Koalisi masyarakat sipil yang fokus mendorong reformasi tata kelola sumber daya ekstraktif, Publish What You Pay Indonesia (PWYP) meminta Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan aturan mengenai moratorium tambang. Maryati
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Kebijakan hilirisasi mineral sejauh ini belum memberi manfaat sesuai yang diharapkan. Ini terjadi karena pembangunan smelter tidak berjalan sesuai rencana. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab salah satunya karena masalah harga komoditi serta kondisi ekonomi global. Meski demikian hal ini tidak lantas membuat Pemerintah berubah sikap dan kembali mengizinkan
Batubara
JAKARTA-TAMBANG. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menunggu keputusan presiden yang mengaku akan mengeluarkan aturan soal moratorium izin pertambangan nasional. Diharapkan moratorium yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selesai akhir Mei tahun ini. Upaya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, melindungi keberadaan hutan dan ekosistem di dalamnya dengan
Batubara
JAKARTA-TAMBANG. Moratorium izin pertambangan diharapkan dapat memperbaiki tata kelola sektor pertambangan nasional. Hingga 2015 Koordinasi Supervisi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) – Kementerian ESDM menemukan adanya tunggakan pajak PNBP sebesar Rp 25 triliun. Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah menyambut baik rencana pemerintah untuk berlakuan moratorium izin pertambangan.
Galeri
TAMBANG, Mongolia. RAKSASA perusahaan tambang yang tengah melakukan penyehatan dirinya, Rio Tinto, mendapat persetujuan dari Pemerintah Mongolia untuk mengembangkan tambang Oyu Tolgoi, Mongolia, akhir pecan lalu. Pengembangan tambang Oyu Tolgoi akan menambah porsi Rio Tinto dalam perdagangan emas dan tembaga dunia. Tambang Oyu Tolgoi dimiliki Pemerintah Mongolia (34%), sisanya yang
