Mineral
Jakarta-TAMBANG. Proses panjang divestasi saham PT Freeport Indonesia, pengelola tambang tembaga dan emas di Timika, Papua masih berlanjut. Sampai sekarang belum diketahui kapan mendapat kata sepakat. Di tengah proses negosiasi antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah tersebut, Pemerintah Pusat melakukan penandatanganan perjanjian dengan dua Pemerintah Daerah Papua. Pemerintah Propinsi Papua
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Pemerintah Propinsi Papua dan Kabupaten Mimika dipastikan akan memiliki saham 10% di Tambang tembaga dan emas yang saat ini dikelolah oleh PT Freeport Indonesia. Kepastian tersebut didapat setelah ada penandatangan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Bertempat di Kementrian
Mineral
Jakarta – TAMBANG. Rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga PT Amman Mineral Industri (PTAMIN) yang merupakan afiliasi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT) akan dapat segera terwujud setelah pembahasan penilaian dokumen Andal (Analisis Dampak Lingkungan) dan RKL/RPL (Rencana Kelola Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) yang dilaksanakan disetujui oleh
Mineral
Jakarta, TAMBANG – Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, menolak ada smelter nikel yang dianggap mangkrak. Menurutnya, dari smelter yang ada, hanya ada dua yang berhenti beroperasi yaitu PT. Indoferro dan PT. Cahaya Modern Metal Industri. Bambang Gatot menjelaskan, istilah mangkrak beda dengan berhenti beroperasi.
Mineral
Jakarta, TAMBANG – Upaya pemerintah membuka keran ekspor beberapa komoditas mineral mentah (ore) yang sempat ditutup pada 11 Januari 2014, mendorong peningkatan nilai investasi pada sektor industri pengolahan dan pemurnian logam hingga mencapai Rp68 triliun sampai bulan Oktober 2017. Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan,
Mineral
Jakarta, TAMBANG – PT. Timah Tbk lakukan penandatanganan Joint Venture Agreement (JVA) dengan Topwide Ventures Limited, perusahaan yang berkedudukan di Nigeria, di Abuja Nigeria, Senin (10/12). Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi mengatakan, penandatanganan JVA ini adalah penegasan visi PT. Timah Tbk sebagai Global Mining Company. “Kerjasama ini
Mineral
Jakarta, TAMBANG – PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) habiskan Rp1,75 miliar untuk eksplorasi pendahuluan emas dan nikel, dan kegiatan lainnya selama November 2017. Sekretaris Perusahaan Antam Aprilandi Hidayat Setia mengatakan, kegiatan lainnya yang dilakukan eksplorasi luar negeri, dan juga tinjauan ke beberapa daerah prospek seperti di Bukit Kapur. Sementara di
Batubara
Jakarta, TAMBANG – Usai diresmikan, holding industri pertambangan bidik masuk sebagai perusahaan di jajaran 500 Fortune Global Company. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, bersatunya tiga BUMN pertambangan yaitu PT. Aneka Tambang Tbk, PT. Timah Tbk dan PT. Bukit Asam Tbk menjadi anggota holding industri pertambangan di bawah komando PT. Indonesia Asahan
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dan 13 perusahaan tambang batu bara pemegang PKP2B menandatangani Naskah Amandemen Kontrak Perjanjian Karya/Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Ke-13 perusahaan tambang batu bara tersebut berasal dari generasi I, II dan III. Untuk diketahui bersama
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara akan segera menerapkan Harga Patokan Mineral (HPM) yang akan menjadi harga patokan bagi penjualan produk tambang mineral dalam negeri. HPM ini akan diterapkan pada Oktober 2017. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono dalam Diskusi dan
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Saat ini Pemerintah tengah membahas mekanisme divestasi. Ini dilakukan setelah perusahaan asal Phoenix,Texas ini sepakat melakukan divestasi sehingga pada akhirnya Pemerintah Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 51%. Terkait dengan hal itu, Pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM juga melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika, wilayah
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Hasil perundingan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah memunculkan beragam tanggapan. Ada pihak yang menilainya sebagai langkah maju. Namun tidak sedikit yang menilai kesepakatan tersebut masih sangat awal. Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah bahkan menilainya sebagai suatu yang semu. Dari konferensi pers yang
