Kolom
Sektor pertambangan Indonesia tengah memasuki fase transisi yang menentukan arah pembangunan ekonomi nasional jangka panjang. Di satu sisi, pemerintah mendorong transformasi struktural melalui kebijakan hilirisasi dan penguatan nilai tambah domestik. Di sisi lain, sektor ini menghadapi tantangan eksternal yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali nasional, yakni volatilitas harga komoditas global.
Kolom
Jalal* Di Mpumalanga, Afrika Selatan, para petani berdiri di tengah lahan hijau yang subur, menanam bibit tomat di tanah yang dua puluh tahun lalu adalah tumpukan limbah batubara. Ini bukan kisah fiksi, melainkan adalah kenyataan dari projek New Vaal Irrigation, di mana 1.200 hektar bekas tambang batubara kini menghasilkan
Kolom
Oleh : Tengku Sartika Keberadaan bahan galian tambang yang berada di dalam tanah membuat hubungan antara pertambangan dan pertanahan secara inheren saling berkaitan satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa aspek pertanahan merupakan prasyarat utama dalam setiap kegiatan pertambangan. Oleh karenanya, kepastian hukum hak atas tanah menjadi fondasi yang menentukan kelancaran kegiatan
Kolom
Pada penghujung tahun, komunitas pertambangan mendapatkan “kado” penambah pikiran. Adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 perihal tarif denda administratif pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan yang menguat signifikan untuk berkelanjutan usaha pertambangan di Indonesia. Dalam Keputusan yang ditetapkan dan
Kolom
Rezki Syahrir, PhD * Hari ini, Environmental, Social, and Governance (ESG) di sektor pertambangan dan mineral tidak lagi bersifat opsional. Ia telah menjadi prasyarat—bagian dari daur hidup industri dan rantai pasok global. Akses pasar, pembiayaan, hingga legitimasi sosial semakin ditentukan oleh sejauh mana praktik bisnis dapat dibaca sebagai bertanggung jawab
Kolom
Refleksi Akhir Tahun Sepanjang tahun 2025 industri pertambangan nasional mengalami banyak gejolak baik dari sisi tata kelola maupun dinamika pasar. Di awal tahun, seiring dengan pergantian pemimpin, terjadi perubahan besar atas regulasi yang mengatur industri pertambangan dengan disahkannya UU no 2 tahun 2025 yang merupakan perubahan keempat atas UU no
Kolom
Laporan sektor pertambangan terbaru dari EY, Top 10 Business Risks and Opportunities for Mining and Metals in 2026, benar-benar menggelisahkan saya. Persis setelah halaman sampul, grafik kipas yang sangat terkenal itu—lihat gambar di bawah—menunjukkan bahwa kompleksitas operasional telah menyeruak ke posisi teratas, sementara keberlanjutan ada di posisi kesembilan.
Kolom
Jakarta,TAMBANG,- Pencapaian target peningkatan produksi migas yang telah ditetapkan pemerintah pada dasarnya tidak mudah untuk dapat dicapai. Hal itu karena produksi migas nasional bergantung pada lapangan existing yang sebagian besar telah berada pada kondisi mature. Ketergantungan terhadap lapangan mature menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi migas nasional selama
Kolom
Abrar Saleng* BANJIR bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali memperlihatkan betapa rentannya negeri ini terhadap ketidakseimbangan ekologis. Namun yang lebih menyedihkan, bencana yang terjadi bukan semata “bencana alam”. Dalam perspektif filsafat hukum sumber daya alam (SDA), istilah itu tidak tepat. Yang terjadi adalah bencana akibat ulah
Kolom
Abrar Saleng * Pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 merupakan langkah strategis yang sebenarnya lahir dari kegelisahan panjang negara terhadap carut-marut pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral. Selama bertahun-tahun, persoalan illegal mining, penambangan tanpa izin, tumpang
Kolom
SEBAGAI seorang profesional yang telah mendedikasikan puluhan tahun hidup saya untuk mengamati simpangan yang seringkali penuh gejolak antara industri ekstraktif dan tatanan sosial masyarakat, saya merasa wajib memberikan apresiasi yang mendalam terhadap karya Kristina Großmann dan Ajarani Mangkujati Djandam. Bab yang mereka tuliskan, Reconfigurations of Asymmetries in Mining in Indonesia,
Kolom
Oleh: AKHMAD ZAENUDDIN* Jakarta, TAMBANG – Perubahan aturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari tiga tahun menjadi satu tahun kembali mengguncang industri pertambangan. Di balik dalih pengawasan dan peningkatan penerimaan negara, keputusan ini menimbulkan pertanyaan lebih mendasar: ke mana arah kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di sektor tambang?
