Mineral

Soal Larangan Ekspor Timah, Menteri Arifin Bilang Begini

Rian Wahyuddin

05 Mei 2023 — 1 min read

Jakarta, TAMBANG – Komoditas mineral lain yang santer bakal dilarang ekspor pada tahun ini adalah timah. Terkait hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif meminta para pelaku industri mengolah timah menjadi produk lebih hilir seperti tin solder, bukan ingot lagi. “Timah itu kan kebanyakan udah jadi, yang belum ada itu kan kaya tin soldernya, ini yang harus menjadi perhatian industrialis timah untuk bisa olah turunannya lebih lanjut,” ujar Arifin saat ditemui di Gedung ESDM, Jumat (5/5). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 170 A dijelaskan bahwa Perusahaan hanya boleh mengekspor produk mineral tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak UU ini mulai berlaku. Artinya, pada 10 Juni 2023 mendatang ekspor produk tambang yang belum dimurnikan akan dihentikan termasuk timah. Sejauh ini, timah memang sudah dimurnikan hingga 99,99 persen menjadi timah ingot atau timah batangan. Namun demikian, timah batangan tersebut nyatanya masih bisa diolah lebih hilir lagi menjadi produk seperti tin solder, tin plate, tin chemical dan sebagainya. Meski begitu, terkait apakah timah akan dilarang ekspor pada tahun ini, Arifin belum bisa memastikan lebih jauh. “Itu tergantung daripada nanti bagaimana persiapannya, masih kita monitor terus,” ujarnya. Saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menyebut kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk timah yang lebih hilir lagi seperti tin solder, tin chemical dan tin plate. “Penggunaan logam timah memang bermacam-macam, mulai dari tin chemical, tins plate dan tin solder dan lain-lain. Inilah yang menurut hemat kami yang dimaksud hilirisasi, mengubah dari balok timah yang saat ini kita ekspor menjadi produk-produk ini,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR, awal Januari lalu.

Artikel Terkait

RKAB Batu Bara Disorot DPR, Bahlil Tegaskan Tak Ada Isu dengan PLN

Jakarta, TAMBANG – Anggota Komisi XII DPR RI Rochmad Ardiyan menyoroti pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Ia mengingatkan agar kebijakan RKAB tidak sampai berdampak pada pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dan memicu pemadaman. “Ada kekhawatiran jangan sampai terjadi pemadaman listrik.

Merawat Rusa, Menjaga Ekosistem: Langkah Lestari United Tractors

Konservasi keanekaragaman hayati menjadi bagian dari komitmen ESG United Tractors untuk menjaga keseimbangan ekosistem di tengah aktivitas industri. Melalui pelestarian rusa dan habitatnya, perusahaan berupaya memastikan keberlanjutan turut memberi manfaat bagi alam dan generasi mendatang.

Dari Ekspor Unit Tunggal Menuju Terobosan Solusi Terintegrasi | LOVOL Heavy Industry Tampilkan Solusi Pertambangan Terpadu dari Hulu ke Hilir di Indonesia International Mining Exhibition 2026

LOVOL Heavy Industry tampil menonjol di Mining Indonesia dengan solusi pertambangan terintegrasi yang mencakup proses penggalian, pemuatan, hingga pengangkutan. Didukung portofolio alat berat yang beragam, desain yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, serta pengalaman dalam teknologi energi baru.

Rayakan Usia 36 Tahun, PERHAPI Komit Kawal dan Dukung Industri Pertambangan Berkelanjutan

Jakarta,TAMBANG,- Saat ini, industri pertambangan nasional sudah semakin berkembang. Perannya pun semakin penting sebagai penopang perekonomian nasional. Namun harus diakui bahwa ada sejumlah tantangan maupun permasalahan yang dihadapi. Industri pertambangan harus menghadapi dinamika baik dari internal maupun eksternal. Adanya dinamika geopolitik internasional dan dinamika supply-demand komoditas mineral dan