Mineral

Soal Larangan Ekspor Timah, Menteri Arifin Bilang Begini

Rian Wahyuddin

05 Mei 2023 — 1 min read

Jakarta, TAMBANG – Komoditas mineral lain yang santer bakal dilarang ekspor pada tahun ini adalah timah. Terkait hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif meminta para pelaku industri mengolah timah menjadi produk lebih hilir seperti tin solder, bukan ingot lagi. “Timah itu kan kebanyakan udah jadi, yang belum ada itu kan kaya tin soldernya, ini yang harus menjadi perhatian industrialis timah untuk bisa olah turunannya lebih lanjut,” ujar Arifin saat ditemui di Gedung ESDM, Jumat (5/5). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 170 A dijelaskan bahwa Perusahaan hanya boleh mengekspor produk mineral tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak UU ini mulai berlaku. Artinya, pada 10 Juni 2023 mendatang ekspor produk tambang yang belum dimurnikan akan dihentikan termasuk timah. Sejauh ini, timah memang sudah dimurnikan hingga 99,99 persen menjadi timah ingot atau timah batangan. Namun demikian, timah batangan tersebut nyatanya masih bisa diolah lebih hilir lagi menjadi produk seperti tin solder, tin plate, tin chemical dan sebagainya. Meski begitu, terkait apakah timah akan dilarang ekspor pada tahun ini, Arifin belum bisa memastikan lebih jauh. “Itu tergantung daripada nanti bagaimana persiapannya, masih kita monitor terus,” ujarnya. Saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menyebut kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk timah yang lebih hilir lagi seperti tin solder, tin chemical dan tin plate. “Penggunaan logam timah memang bermacam-macam, mulai dari tin chemical, tins plate dan tin solder dan lain-lain. Inilah yang menurut hemat kami yang dimaksud hilirisasi, mengubah dari balok timah yang saat ini kita ekspor menjadi produk-produk ini,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR, awal Januari lalu.

Artikel Terkait

Ceria Corp Alirkan Air ke Sawah Petani Wolo Terdampak Kemarau

Jakarta, TAMBANG — PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Corp) mengalirkan air ke sekitar 55 hektare persawahan di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang terdampak musim kemarau. Langkah ini dilakukan untuk membantu petani mempertahankan tanaman padi di tengah menurunnya debit sumber air. Sekitar 55 hektare lahan pertanian di Desa Langgomali, Desa

PERTAMISI Dorong Penyesuaian Spesifikasi Ekspor, Kepastian HPM, Tata Kelola dan Percepatan Hilirisasi Silika

Jakarta, TAMBANG – Besarnya potensi silika Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Kepastian harga, klasifikasi komoditas, spesifikasi ekspor, hingga persoalan perizinan masih menjadi tantangan dalam mendorong pengembangan industri silika dari hulu hingga hilir. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dialog Silika Indonesia: Harga Patokan Mineral Silika

PGN Siap Jadi Offtaker dan Transporter Biomethane yang Dikembangkan Toyota dan KIS

Jakarta,TAMBANG,- Pengembangan biomethane yang memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan kini mulai mendekati tahap akhir pengembangan. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berkolaborasi Toyota Tsusho Indonesia (TTI) dan PT KIS Biofuels Indonesia (KIS) untuk mengoptimasi pemanfaatan biomethane tersebut dalam rangka memastikan kesediaan pasokan energi domestik masa

PTBA Siapkan Rencana Produksi Batu Bara 2027, Perkuat Pasokan dan Kepastian Operasional

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang batubara plat merah, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mempersiapkan operasional yang andal dalam menjaga keberlanjutan produksi. Perencanaan tersebut mempertimbangkan persetujuan pemerintah, prioritas kebutuhan domestik, serta dinamika pasar ekspor di tengah transisi energi. Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan, mengatakan perusahaan tetap berada pada jalur yang tepat