RUU EBT Masih Digodok Baleg, Anggota Komisi VII DPR RI: Inti Masalah Soal Harga
JAKARTA, TAMBANG – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dyah Roro Esti menyebut bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan ( RUU EBT) masih dalam tahap sinkronisasi di internal Badan Legislatif (Baleg). Menurut dia, mandeknya proses regulasi energi bersih ini salah satunya disebabkan harga yang belum kompetitif.
“Karena pada intinya yang selalu dipermasalahkan adalah mengenai harga. Dari segi harga kita masih kurang kompetitif dan itu tidak lepas dari inovasi yang mungkin masih minim,” kata Roro dalam seri Webinar Nasional Transisi Energi: Menuju Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Kamis (17/2).
Hal ini diketahui setelah komisi VII melakukan pertemuan dengan 20 lebih instansi dan stakeholder. Karena itu, Roro berharap pengesahan RUU EBT menjadi UU EBT bisa menjadi solusi terhadap semua permasalahan, termasuk soal harga.
“Saya berharap dengan adanya RUU EBT ini kita bisa lebih terdepan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang selama ini dirasakan di sektor ini terkhusus,” ungkapnya.
Terkait waktu pengesahan, dirinya menjelaskan bahwa saat ini Komisi VII masih menunggu keputusan Baleg. Setelah itu, RUU akan dibahas kembali oleh komisi yang membidangi energi dan perindustrian ini secara detail.
“Saat ini sedang dilakukan sinkronisasi di internal Baleg, sebelum nantinya diparipurnakan dan ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR RI sebelum nanti dikembalikan di komisi VII di mana nanti akan dilakukannya pembahasan lebih detail lagi pasal per pasal dengan kementerian ESDM,” jelasnya.
“Nah kami sedang menunggu agar proses di Baleg ini agar segera selesai sebelum nanti bisa kita bahas. Kalau saya sih berharap secepatnya. Kalau bisa tahun ini, tahun ini. jadi paling tidak ini bisa memberikan sebuah signal,” imbuhnya.
Legislator muda ini kemudian mengatakan bahwa, Komisi VII juga komitmen terhadap pembangunan infrastruktur EBT sebagai salah satu upaya percepatan transisi energi yang sudah dicanangkan pemerintah. Di antara bentuk dukungan itu adalah mensupport pengembangan produk panel surya oleh PT Len Industri.
“Dalam ranah Komisi VII RI kami juga mendukung pengembangan produk panel surya oleh PT Len Industri joint venture. Kita kemarin sudah sempat mendatangi, kita sempat hadir di sana. Kita lihat pengembangannya, bahwasanya joint venture BUMN Solar Pertamina dengan Len punya potensi untuk meningkatkan nilai TKDN dan bahkan akan menurunkan harga penjualannya,” jelasnya.
