Rekomendasi Penyelesaian Masalah Listrik Selesai Pekan Depan

Vicharius DJ [email protected]

Jakarta-TAMBANG. Para pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kemarin untuk merumuskan rekomendasi terkait penyelesaian masalah kelistrikan nasional. Rumusan itu dibahas dalam rapat pimpinan dengan jajaran Direktorat Ketenagalistrikan ESDM dan PLN di kantor Ditjen Ketenagalistrikan.

Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan, pada rapat tersebut dipaparkan Indonesia akan mengalami krisis listrik dalam beberapa tahun kedepan apabila tidak dikelola dengan baik.

Antara kebutuhan pertumbuhan listrik dan kapasitas membangun terdapat gap. Sudirman bilang, Sabtu pekan ini mereka akan kumpul lagi untuk mendalami semua permasalahan. "Pekan depan kita punya rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah," kata Sudirman di Jakarta, Selasa (04/11).

Permasalahan kelistrikan nasional, kata Sudirman, pada umumnya terkait lambannya proses perizinan, pembebasan lahan serta kemampuan finansial dari kontrak pengembang swasta (Independent Power Producer/IPP). "Ini semua menjadi kendala. Real kapasiti dari pelaku bisnis listrik harus betul-betul ditinjau kembali," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Jarman menambahkan dibutuhkan daya 35 ribu megawatt dalam lima tahun kedepan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Dia bilang pembangunan pembangkit listrik itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab PLN tapi juga melibatkan pihak swasta (IPP).

"Itu tambahan kapasitas yang diperlukan. Artinya kalau ekonomi tumbuh lebih tinggi lagi, ya tambah lagi kapasitasnya," ujarnya.

Artikel Terkait

Perhapi: Banjir Garoga Lebih Dipicu Anomali Curah Hujan Ekstrim, Kontribusi Sektor Tambang Sangat Minim

Perhapi: Banjir Garoga Lebih Dipicu Anomali Curah Hujan Ekstrim, Kontribusi Sektor Tambang Sangat Minim

Jakarta,TAMBANG,- Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menegaskan bahwa polemik dampak operasi penambangan terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara November lalu harus disikapi secara proporsional. Setiap keputusan harus bertumpu pada kajian ilmiah yang transparan dan terukur, agar keputusan pemerintah tepat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bencana banjir dan

By Egenius Soda