Mineral

Redam Seteru Pengusaha, Pemerintah Atur Harga Nikel Domestik

Muflihun Hidayat

13 Nov 2019 — 2 min read

Jakarta, TAMBANG – Pembekuan aktivitas ekspor nikel dalam beberapa pekan terakhir, menimbulkan seteru di antara para pengusaha. Pasalnya, pengusaha smelter membeli bijih nikel dari penambang lokal dengan harga yang tidak wajar. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengatur batas atas dan bawah harga nikel di pasar domestik. Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menuturkan, pihaknya telah mempertemukan seluruh pihak yang berkaitan dengan kebijakan pembekuan ekspor itu, di antaranya Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), dan perwakilan perusahaan di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Hasil pertemuan menyepakati bahwa harga patokan bijih nikel minimal USD 27 dolar per ton dan maksimal USD 30 per ton. Patokan itu digunakan untuk kadar nikel 1,65 persen atau di bawah 1,7 persen, dengan kesepakatan Free On Board (FOB) vessel. “Kesepakatan harga ore yang diterima oleh teman smelter di sini, harganya internasional dikurangi transhipment dikurangi pajak, kurang lebih USD 30 dolar per ton. Maksimal 30 dolar FOB, minimum 27 dolar (per ton),” kata Bahlil saat konferensi pers di kantornya, Selasa (12/11). Menurutnya, hasil kesepatan ini diberlakukan hingga penghujung tahun 2019. Sedangkan ketentuan harga domestik berikutnya, yakni di awal tahun 2020, masih diserahkan kepada mekanisme pasar atau bussines to bussines (B to B). “Itu batas waktunya sampai 30 Desember (2019), harga fluktuatif tidak berpengaruh. Nanti 1 Januari (2020) urusan lain,” ujar Bahlil. Di saat bersamaan, Sekertaris APNI, Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan, penambang nikel merasa terbantu dengan adanya kesepakatan harga tersebut. “Kami dari penambang, terima kasih kepada Pemerintah yang sudah memediasi. Kalau smelter mau menyerap seperti harga internasional dipotong pajak dan transhipment, kurang lebih USD 30 dolar FOB, kami sudah menerima,” tuturnya. Nada yang seolah-olah keberatan atas kesepakatan itu datang dari Chief Executive Officer IMIP, Alexander Barus. Ia mengatakan, pihaknya masih menginginkan harga diserahkan mengikuti pasar. Meski demikian, bos merek mobil DFSK ini, tetap mengikuti ketentuan dari Pemerintah. “Ini kan B to B, jadi saya tidak mengatakan iya atau tidak, biar Pemerintah melihat dari dua sisi, kalau besok harga tiba-tiba turun ? jadi ya sudah kita percaya Pemerintah. Kami tetap mematuhi yang digariskan Pemerintah. Itu tidak akan membunuh investasi yang ada, dan tidak membunuh penambang yang ada,” ungkap Alex. Untuk diketahui, larangan ekspor nikel mulanya diberlakukan pada 1 Januari 2020. Penambang masih memiliki kesempatan untuk menjual bijih ke luar negeri hingga akhir tahun 2019. Tapi kemudian, Pemerintah membekukan sementara ekspor tersebut sejak Selasa (29/10) lalu. Selama masa pembekuan, penambang tidak punya pilihan selain menjual barangnya ke smelter domestik. Lalu terjadi banjir pasokan bijih nikel di pasar domestik, yang membuat posisi pengusaha smelter berada di atas angin, dapat menawar harga beli di bawah rata-rata. Soal tekanan harga, sebelumnya Meidy pernah menjelaskan, nikel kadar 1,7 persen dibanderol di pasar domestik FOB seharga USD 15 per ton. Sementara itu, nikel dengan kadar yang sama, laku di pasar ekspor seharga USD 30 per ton. Ada disparitas harga antara pasar lokal dan luar negeri. “Harga lokal kami cuma USD 15. Kenapa orang ramai-ramai ekspor, batas kadar bijih nikel yang bisa diekspor 1,7 persen atau 1,69 persen, harga (ekspor) FOB vessel USD 30,” ungkapnya beberapa waktu lalu dalam agenda Focus Group Discussion yang digelar APNI.

Artikel Terkait

Optimalkan Potensi Reservoir PT Pertamina Hulu Sanga Sanga Berhasil Tambah Produksi Migas

Jakarta,TAMBANG,- Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri. PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) misalnya terus memperkuat upaya optimasi produksi migas melalui pelaksanaan program hydraulic fracturing pada sejumlah sumur di Wilayah Operasi Mutiara dan Pamaguan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Program yang dilaksanakan sepanjang periode

ESDM Gorontalo Belum Pastikan Status Tambang Emas di Pani yang Longsor

Jakarta, TAMBANG – Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo belum dapat memastikan status perizinan lokasi tambang emas di daerah Pani, Kabupaten Pohuwato, yang mengalami longsor pada Rabu (12/8/2026). Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Mansur Pongoliu, mengatakan pihaknya masih membutuhkan informasi lokasi yang

Tak Produktif, Presiden Prabowo Targetkan Pangkas BUMN Jadi 300 pada Akhir 2026

Jakarta, TAMBANG – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah menargetkan jumlah BUMN dipangkas menjadi paling banyak 300 perusahaan hingga 31 Desember 2026. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8/2026). Menurutnya,

Perkuat Peran Strategis dalam Eksplorasi Energi, Elnusa Tingkatkan Kapabilitas Geoscience Berbasis Teknologi

Jakarta,TAMBANG,- Eksplorasi disebut sebagai nadi bagi industri migas. Tanpa eksplorasi tidak akan ditemukan cadangan baru. Sebaliknya dengan eksplorasi ada kemungkinan untuk menemukan cadangan baru yang penting untuk ketahanan energi nasional. Namun harus diakui bahwa kegiatan eksplorasi punya risiko yang cukup tinggi. Padahal investasinya juga besar. Oleh karenanya sebagai bagian