Tambang Today

PWYP Indonesia: Setya Novanto Harus Mundur dari Ketua DPR

Fahmi Adam

08 Des 2015 — 2 min read

Setya Novanto. Foto: tribunonline.com

Jakarta-TAMBANG. Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay Indonesia mendesak agar Setya Novanto mundur dari posisinya sebagai Ketua DPR terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukannya selaku Ketua DPR RI. Setya Novanto diduga melakukan percobaan pemufakatan jahat, berdasarkan pada rekaman yang diperdengarkan secara terbuka kepada publik dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia mengatakan, kasus ini diindikasi salah satu bentuk memperdagangkan pengaruh pejabat publik dalam perpanjangan kontrak/ijin pertambangan Freeport Indonesia dan indikasi permintaan saham dalam proyek PLTU di Papua yang mengarah pada memperkaya diri sendiri/kelompok dan berpotensi merugikan Negara. “Oleh karenanya, sudah sepantasnya Setya Novanto mundur dari posisinya sebagai Ketua DPR RI,” tegas Maryati dalam siaran persnya, Selasa (7/12). Menurut Maryati kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla telah menodai kehormatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga sudah sepantasnya kasus ini kuga diteruskan melalui proses hukum. “Standar etika pejabat publik juga harus diperketat. Terutama terkait integritas serta penghindaran terhadap klausa conflict of interestpejabat publik” tuturnya. Menanggapi hal ini, Fabby Tumiwa, Direktur Executive IESR mengatakan MKD harus fokus pada pelanggaran etika Setya Novanto. “Pertemuan yang dilakukan SN, MR dan MS merupakan pertemuan bermuatan kepentingan ekonomi, yang jelas-jelas melanggar etika anggota DPR. Proses pro justicia lainnya biarkan berjalan secara alami,” katanya. Selain itu, lanjut Fabby, terjadinya kasus ‘calo’ saham Freeport Indonesia ini semestinya membuat pemerintah terdorong untuk segera merevisi UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Poin penting yang perlu dimasukan adalah transparansi proses pemberian izin pertambangan dalam revisi UU Minerba. “Proses transparansi perpanjangan izin pertambangan kedepannya perlu melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, yang harus didahului oleh evaluasi atas kinerja pelaksanaan kontrak/ijin sebelumnya” tegasnya. Direktur Executive Indonesia Parliamentary Center (IPC), Hanafi Ahmad menambahkan, perubahan sidang MKD saat memeriksa Setya Novanto yang tiba-tiba tertutup menunjukkan bahwa MKD tidak memihak kepada publik sekaligus menutup ruang bagi publik untuk mengawasi jalannya sidang. Padahal membuka sidang MKD merupakan kesepakatan anggota MKD sebelumnya, apalagi ini menyangkut persoalan yang telah menjadi polemik hangat di publik. Satu-satunya jalan bagi MKD untuk mengembalikan integritas dan kepercayaan publik kepada parlemen adalah menunjukkan keterbukaan, baik proses rapat di DPR maupun hasil rapat yang dapat diakses oleh publik. “Kasus ini harus menjadi tonggak keterbukaan parlemen, bukan malah mengubur keterbukaan parlemen” imbuhnya.

Artikel Terkait

Tim Patroli PHM Berhasil Selamatkan Enam Awak Kapal Masyarakat yang Tenggelam di Perairan Mahakam

Jakarta,TAMBANG,-Aksi kemanusian kembali dilakukan Tim patroli keamanan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Kali ini mereka berhasil menyelamatkan enam awak kapal masyarakat setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Delta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Selasa (1/9/2026). Untuk diketahui, Kapal masyarakat

Maknai Hari Pelanggan Nasional 2026, Pertagas Perkuat Layanan dan Keandalan Infrastruktur Energi

Jakarta,TAMBANG,- Memaknai Hari Pelanggan Nasional 2026, PT Pertamina Gas (Pertagas), meneguhkan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas layanan dan keandalan infrastruktur energi. Hal ini semakin penting di tengah kebutuhan pelanggan yang semakin dinamis. Komitmen dari Subholding Gas Pertamina diantaranta tercermin dari Customer Satisfaction Index (CSI) Pertagas tahun 2026 yang mencapai

Agincourt Resources Kembali Gelar OlympiAR 2026, Kompetisi Geosains Nasional bagi Mahasiswa

Jakarta,TAMBANG,- Pengelola Tambang Emas Martabe, PT Agincourt Resources (PTAR) bersama Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI) kembali menyelenggarakan Olympiade Agincourt Resources (OlympiAR) 2026. Pembukaan ajang dua tahunan ini dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Jumat (4/9). Pembukaan OlympiAR 2026 dihadiri sekitar 500 mahasiswa dari berbagai universitas. Tahun ini

International Hardware Fair Indonesia Kembali Hadir untuk Edisi Kedua, Dibuka 24–27 September 2026 di NICE PIK 2

International Hardware Fair Indonesia (IHF Indonesia) kembali hadir untuk edisi keduanya pada September ini, melanjutkan kesuksesan debutnya yang mencatat lebih dari 13.000 pengunjung dari 49 negara serta lebih dari 480 exhibitor dari 32 negara pada 2025.