Jakarta, TAMBANG – Pemerintah mencanangkan target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari (barrel oil per day/BOPD) dan gas sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada tahun 2030 mendatang. Untuk mencapai target itu dibutuhkan keterlibatan semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terutama dalam hal komunikasi dan penguatan kerja sama.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara), Nurwahidi mengatakan saat ini di wilayah Jabanusa terdapat 12 proyek migas offshore dan 8 proyek onshore dengan perkiraan investasi untuk proyek EPC sebesar USD338,35 juta. Sementara itu hingga September 2023, rata-rata realisasi produksi minyak dan kondensat di Jabanusa sebesar 194.803 BOPD atau 107,2 persen dari WP&B 2023. Sementara dari produksi gas mencapai 552,48 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari).
“Melihat kinerja dari produksi di Jabanusa saat ini dari sisi produksi minyak melebihi target. Dari gas kita capai target bahkan dari potensial melebihi target, tapi memang serapan dari gas masih di bawah potensi yang ada,” ujar Nurwahidi dalam webinar bertema “Optimalisasi Potensi Migas Jawa Timur dan Madura Demi Perkuat Energi Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat” yang dilaksanakan oleh Komunitas Media Energi pada Rabu (8/11).
Terkait dengan pemanfaatan dan distribusi migas yang dihasilkan di wilayah Jabanusa, Nurwahidi menjelaskan bahwa untuk minyak dapat tersalurkan seluruhnya. Namun untuk gas diakui masih di bawah realisasi produksi di mana sebagian besar produksi atau sekitar 44% tersalurkan untuk sektor industri.
Kemudian 24 persen untuk sektor pupuk, 31 persen untuk sektor kelistrikan. Sementara untuk City Gas hanya mampu menyerap 0,5 persen dari total produksi dan 0,4 persen diproses untuk menjadi LPG.
“Potensi serapan gas di Jawa Timur dan Jawa Tengah cukup besar 2023 tetapi memang masih ada sisa yang belum tersalurkan ke konsumen, maka ini perlu kita optimalkan di mana komersialisasi jadi kunci bagaimana agar penyerapan gas bisa maksimal,” ulas Nurwahidi.
Sementara itu Kepala Departemen Komunikasi SKK Migas, Nyimas Fauziah Rikani mengatakan pihaknya optimistis target produksi migas bisa tercapai dengan sinergi yang erat antar pemangku kepentingan. Terlebih saat ini, untuk skala nasional pemerintah telah mengumumkan penemuan cadangan gas jumbo di wilayah kerja blok Migas North Ganal di Kalimantan Timur. Dengan temuan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan migas nasional.
“Ini kabar yang menggembirakan, jadi kita akan kawal terus untuk bisa dioptimalkan cadangan migas ini. Dengan eksplorasi yang masif kita yakin mampu memenuhi target,” ujar Nyimas Fauziah Rikani.
Untuk mengoptimalkan temuan cadangan migas nasional, SKK Migas komitmen untuk mempermudah iklim investasi di sektor hulu migas. Melalui Indonesian Oil and Gas (IOG) 4.0, SKK Migas telah menyusun rencana strategis (renstra) demi mencapai target produksi migas nasional di tahun 2023 mendatang. Untuk di wilayah Jawa Timur sendiri diakui potensi blok migas yang bisa dikembangkan masih sangat besar.
“Kita harus pahami bahwa eksplorasi ini sangat terpengaruh terhadap iklim investasi. Kita memang masih terkendala soal masalah safety sumur pengeboran, ketersediaan rig yang belum bisa memenuhi kebutuhan dan soal ketersediaan dari tenaga kerja hulu migas yang kompeten,” lanjutnya.
Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi mengatakan kesiapannya untuk menerima lebih banyak investor dalam mengoptimalkan cadangan dan potensi migas yang ada di wilayah Madura khususnya di Sumenep.
Saat ini terdapat tiga KKKS yang beroperasi di Kabupaten Sumenep yaitu PT Kangean Energy Indonesia (KEI), PT Santos Madura Offshore Pty Ltd dan Husky-CNOOC Madura Ltd (HCML).
Ahmad Fauzi menambahkan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan yang optimal dan kemudahan terhadap investor hulu migas yang ingin menanamkan investasinya di Kabupaten Sumenep. Dia berharap semakin banyak KKKS yang beroperasi di wilayahnya bisa memberikan efek positif bagi kemajuan SDM, ekonomi atau kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah daerah di Madura khususnya Kabupaten Sumenep siap memberikan karpet merah untuk perusahaan yang ingin eksplorasi karena bicara soal migas adalah berbicara untuk kebutuhan energi nasional,” ujar Ahmad Fauzi.
Hanya saja Achmad Fauzi meminta agar para KKKS untuk tidak selalu berpikir keuntungan semata dalam melakukan eksplorasi migas. Dia berharap agar para KKKS ada komitmen untuk fokus dalam pengembangan ekonomi dan sosial pada masyarakat setempat.
“Kami minta agar perusahaan KKKS juga ada komitmen dan patuh terhadap ketentuan yang ada. Tapi ada yang terpenting bahwa setiap menjalankan bisnis jangan hanya profit oriented, tapi juga perlu melihat social oriented,” sambung Ahmad Fauzi.
Head External Relation & Communication PT PGN Saka, Andri Simbolon mengapresiasi upaya keras dari pemerintah di Kabupaten Sumenep, Madura yang kian mempermudah masuknya investor di sektor hulu migas. Dia berharap komitmen untuk mempermudah iklim investasi di hulu migas yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep bisa diduplikasi di wilayah lain demi terpenuhinya kebutuhan migas nasional.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan CSR oleh PGN Saka, Andri mengatakan bahwa belum lama ini telah dilakukan pemulihan ekosistem mangrove di berbagai pesisir Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dengan program ini PGN Saka mampu mendorong masyarakat di pesisir tersebut mandiri secara ekonomi karena mampu mengubah kawasan manggrove menjadi ekowisata.
“Kegiatan ini awalnya untuk menanggulangi abrasi yang kami lakukan dengan kerja sama kelompok nelayan. Kita bisa mengubah kawasan yang tidak terawat kini menjadi tempat ekowisata sehingga kita bisa menciptakan benefit income bagi masyarakat di sana,” kata Andri.
Ketua Serikat Pekerja PT Pertamina EP, Tata Musthafa mengatakan bahwa seluruh Serikat Pekerja Pertamina dari siap mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target produksi migas nasional. Komitmen ini terbukti dari beberapa aksi konstitusional agar aset dan sumber daya alam nasional dikelola 100 persen oleh negara.
Selain itu Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) juga aktif menyuarakan usulan terkait revisi UU Migas. Hal ini diperlukan demi kemandirian dan kedaulatan energi nasional termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya migas di wilayah Jabanusa.
“Kami mewakili pekerja Pertamina dari hulu ke hilir yang terdiri dari 25 Serikat Pekerja misinya hanya satu yaitu untuk mewujudkan kemandirian energi nasional,” ungkapnya.
Acara webinar yang digelar Komunitas Media Energi ini terselenggara atas kerja sama yang baik dengan stakeholder terkait dan para sponsor. Di antaranya yaitu SKK Migas, PT PGN Saka, PT Husky-CNOOC Madura Ltd (HCML), PT Elnusa Tbk, PT Pertamina PDC, PT Pertamina Shipping Internasional, PT Pertamina WMO dan FSSPB.
