PLTS Di Kilang Dumai Berkapasitas 2 MW Resmi Beroperasi

PLTS Di Kilang Dumai Berkapasitas 2 MW Resmi Beroperasi

Jakarta,TAMBANG,- Berbagai cara dilakukan untuk mengurangi pemanfaatan energi baru dan terbarukan termasuk di internal PT Pertamina (Persero). Pertamina NRE telah menjadi garda terdepan transisi energi Pertamina telah menyelesaikan penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 2 MW di area Kilang Dumai.

PLTS Kilang Dumai menambah daftar kilang Pertamina yang melakukan konversi ke penggunaan energi listrik ramah lingkungan. Tahun lalu PLTS dengan kapasitas terpasang 1,34 MW telah beroperasi di area Kilang Cilacap.

“Pertamina NRE berkomitmen penuh untuk mewujudkan transisi energi Pertamina. PLTS di Kilang Cilacap sebesar 1,34 MW dan Kilang Dumai sebesar 2 MW serta PLTS di 143 SPBU sebesar lebih dari 1 MW adalah bagian dari langkah awal kami melakukan transisi energi di internal Pertamina. Potensi PLTS di internal Pertamina cukup besar, mencapai sekitar 500 MW. Dengan dukungan dan kerja sama yang solid di Pertamina Group, kami optimis dapat mewujudkannya,” ujar Corporate Secretary Pertamina NRE Dicky Septriadi.

PLTS Kilang Dumai adalah PLTS ground mounted yang dibangun di lahan seluas sekitar 2 hektar dengan sistem on grid dan saat ini menjadi PLTS ground mounted terbesar di Riau. PLTS Kilang Dumai akan menyuplai listrik ke fasilitas perumahan milik Kilang Dumai. Perkiraan persentase suplai energi bersih dapat memenuhi sekitar 20-30% kebutuhan listrik secara keseluruhan di area tersebut.

Potensi listrik yang diproduksi mencapai 2,5 GWh dalam setahun dan berpotensi menurunkan CO2 sebesar 2.052 ton per tahun. Potensi penurunan emisi tersebut juga setara dengan penyerapan CO2 oleh 97 ribu pohon dalam setahun.

“Selaras dengan komitmen untuk implementasi ESG, PT Kilang Pertamina Internasional menerapkan berbagai program pendukung, salah satunya adalah dekarbonisasi. Hal ini dijalankan dengan penggunaan PLTS untuk perkantoran dan kompleks pemukiman pekerja di kilang Dumai dan Cilacap,” tutur Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya.

Pertamina berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan aspek environment, social and governance (ESG) dalam pengelolaan bisnisnya. Berkaitan dengan presidensi G20 Indonesia, Pertamina mengambil peran besar di mana Direktur Pertamina Nicke Widyawati didapuk sebagai Chair of Task Force Energy, Sustainability, and Climate (ESC) dari Business 20 (B20), yaitu ruang dialog bisnis internasional yang menjadi bagian dari agenda G20.

Artikel Terkait

PPA-Adaro Bangun Masa Depan Tabalong Lebih Sehat dan Produktif Lewat Program Operasi Katarak Gratis

PPA-Adaro Bangun Masa Depan Tabalong Lebih Sehat dan Produktif Lewat Program Operasi Katarak Gratis

Jakarta, TAMBANG - PT Putra Perkasa Abadi (PPA) bersama PT Adaro Indonesia terus memperkuat komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap program operasi katarak gratis bagi 131 masyarakat Tabalong. Program yang merupakan bagian dari inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) PT

By Rian Wahyuddin
PAMA KPCS Dorong Konservasi Mangrove Berkelanjutan Melalui Pembinaan Komunitas Alien Mangrove

PAMA KPCS Dorong Konservasi Mangrove Berkelanjutan Melalui Pembinaan Komunitas Alien Mangrove

Kutai Timur, TAMBANG – Komitmen PT Pamapersada Nusantara (PAMA) Jobsite KPCS dalam mendukung pelestarian lingkungan terus dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan terhadap komunitas lokal. Salah satunya melalui dukungan terhadap Komunitas Alien Mangrove Kutai Timur, yang saat ini mengelola pusat pembibitan mangrove dengan kapasitas mencapai 12.000 bibit per tahun. Kegiatan monitoring

By Rian Wahyuddin
Jalan Tengah Konflik di Beltim, Pemerintah Izinkan PT TIMAH Beli Timah dari Masyarakat

Jalan Tengah Konflik di Beltim, Pemerintah Izinkan PT TIMAH Beli Timah dari Masyarakat

Jakarta, TAMBANG — Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mencari solusi atas persoalan tata kelola pertimahan di Belitung Timur (Beltim), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, menggelar rapat bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Provinsi

By Rian Wahyuddin