Kelistrikan

PLN Siap Bangun PLTU Lontar Unit 4

Fahmi Adam

10 Mei 2016 — 1 min read

Jakarta-TAMBANG. PT PLN (Persero) terus melakukan penguatan sistem kelistrikan, salah satunya dengan penambahan Unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU ) Lontar Unit 4 yang terletak di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tanggerang-Provinsi Banten. Pembangunan PLTU Lontar Unit 4 kapasitas 315 MW ditandatangani pada 17 September 2015 dengan efektif kontrak 1 April 2016. PLTU ini merupakan aset milik PLN atau EPC (Engineering, Procurement, and Construction) dengan sumber dana dari Japan Bank International Corporation (JBIC) sebesar USD 204,548,453 dan JPY 16,355,381,428 dengan model direct landing atau langsung ke PLN tanpa jaminan Pemerintah dengan bunga relatif rendah. Selain itu, pendanaan juga berasal dari APLN sebesar Rp 1,4 triliun. “Untuk pendanaan PLTU Unit 4 kami mendapatkan dari JBIC, dimana pendanaan langsung diberikan kepada PLN tanpa jaminan Pemerintah. Pola pendanaan seperti ini baru pertama kali dilakukan oleh PLN, artinya kami dipercaya oleh pihak kreditur,” ujar Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat Murtaqi Syamsuddin, Selasa (10/5). Dibangun di atas tanah seluas 11 hektar persegi, PLTU Unit 4 diproyeksikan selesai pada 2019 mendatang. Pembangunannya dilaksanakan oleh pemenang tender, yakni Sumitomo Corporation, Black and Veatch International Company dan juga menggandeng kontraktor lokal PT Satyamitra Surya Perkasa. Proyek PLTU Unit 4 ini merupakan lanjutan dari proyek existing PLTU Unit 1,2 dan 3 dengan kapasitas total sebesar 3 x 315 MW yang saat ini telah beroperasi dan sudah masuk sistem kelistrikan Jawa-Bali. Sementara itu, terkait dengan permasalah kesiapan tanah, pihak pengembang dan PLN telah berhasil menyelesaikan land clearing dan siap melakukan pembangunan. “Syukur Alhamdullilah seluruh kesiapan pembangunan telah kami selesaikan. Nantinya pasokan dari Lontar Unit 4 akan memperkuat sistem Jakarta-Banten dan akan masuk sub sistem Balaraja,” tambah Murtaqi. Dirinya menambahkan, Proyek PLTU Unit 4 ini merupakan satu rangkaian dari Program 35.000 MW yang saat ini tengah digarap oleh PLN bersama pengembang swasta dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi sebagai salah satu perwujudan nawacita dari pemerintahan Joko widodo–Jussuf Kalla. Sejalan dengan itu, untuk mendukung pembangunan PLTU Unit 4, PLN juga akan menambah penguatan jaringan transmisi 500 kV ring Jakarta. Dengan keseluruhan pembangunan tersebut, maka diharapkan pada 2019 pasokan listrik ke Jakarta akan semakin kuat.

Artikel Terkait

Mengoptimalkan Potensi Emas Untuk Ketahanan Ekonomi Nasional

Jakarta,TAMBANG,- Indonesia termasuk salah satu produsen emas dunia. Potensi ini didkung upaya Pemerintah dalam mentransformasi industri pertambangan dengan mempercepat hilirisasi mineral. Lahirlah pabrik peleburan dengan nilai investasi yang cukup besar. Di saat bersamaan Pemerintah juga melaksanakan perbaikan sistem perizinan. Aturan fiskal pun terus disesuaikan agar negara mendapatkan manfaat yang

PPA Raih Gelar Juara Mining Basketball Championship 2026

PT Putra Perkasa Abadi (PPA) kembali membuahkan prestasi. Tim basket PPA Group sukses meraih gelar juara Mining Basketball Championship (MBC) 2026 setelah mengalahkan Cipta Kridatama dengan skor 59-36

Topang Ketahanan Energi Sektor Kelistrikan, PLN EPI Kukuhkan Peran LNG

Jakarta,TAMBANG,- Ketahanan energi menjadi salah satu yang sangat penting ditengah ketidakpastian geopolitik dunia. Setidaknya ada tiga hal penting dalam hal energi yakni ketahanan energi, energy sustainability dan affordability. LNG menjadi salah satu sumber energi andalan. LNG memiliki keunggulan selain bersumber dari dalam negeri juga merupakan energi fosil paling bersih.

Pemerintah Tegaskan Ekspor Mineral Ikutan Tetap Berjalan, Kajian Logam Tanah Jarang Disiapkan

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan ekspor produk pertambangan beserta turunannya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tidak dimaksudkan untuk menghambat ekspor mineral ikutan, termasuk potensi Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terkandung dalam komoditas tambang utama. Penegasan tersebut menjadi salah satu hasil rapat koordinasi lintas kementerian yang membahas implementasi