Jakarta,TAMBANG,- PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) menandatangani perjanjian Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) untuk konstruksi Fluid Collection and Reinjection System (FCRS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lumut Balai Unit 2 di Sumatera Selatan. PGE yang merupakan bagian dari Subholding Pertamina Power & New Renewable Energy (PNRE) menandatangani kerja sama dengan Konsorsium Mitsubishi Corporation, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan SEPCO III Electric Power Construction Co. Ltd. Kegiatan ini dilaksanakan dalam perhelatan acara B20 Indonesia Net Zero Summit 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).
Untuk diketahui proyek ini didanai oleh Pinjaman ODA Jepang, dalam skema Government to Government Loan (G to G Loan) antara Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Pemerintah Indonesia. Lokasi proyek terletak di Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan.
Lingkup kontrak akan menjadi turnkey basis dimana Konsorsium Mitsubishi Corporation, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan SEPCO III Electric Power Construction Co. Ltd akan melaksanakan desain, manufaktur, konstruksi pekerjaan sipil, commissioning, pengujian kinerja dan garansi untuk fasilitas, yang terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi unit dan Sistem Pengumpulan dan Reinjeksi Fluida dengan kapasitas bersih pada terminal tegangan tinggi 55 MW.
Fasilitas tersebut dirancang untuk dapat beroperasi lebih dari 30 tahun dan akan dioperasikan dan dipelihara oleh PGE. Listrik yang dihasilkan dari energi bersih, terbarukan dan ramah lingkungan tersebut akan disalurkan kepada PLN dan berpotensi menambah masyarakat yang terlistriki sekitar 55 ribu rumah tangga di Sumatera Selatan.
Pengelolaan lingkungan wilayah kerja Lumut Balai terbukti sangat baik dengan diraihnya Pertamina Environment Regulation Compliance Assurance (PERCA) dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK).
Sesuai dengan tema Indonesia Net Zero Summit 2022, Industrial Decarbonization at All Cost, upaya ini merupakan langkah nyata Pertamina dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia, dan mengurangi dampak pemanasan global dengan mengurangi emisi karbon terhadap lingkungan.
Pengurangan gas rumah kaca dari Proyek PLTP Lumut Balai Unit 1 & 2, masuk dalam Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism – CDM) sebagai implementasi Protokol Kyoto dan telah terdaftar di UNFCCC dengan potensi penurunan emisi gas rumah kaca sekitar 581.518 ton setara CO2 per tahun.
Kapasitas 55 MW yang dihasilkan dari Unit 2 akan menambah total kapasitas terpasang PGE, setelah sebelumnya 55 MW yang dihasilkan dari Proyek Lumut Balai Unit 1 yang mulai beroperasi pada tahun 2019. Hal ini semakin memperkuat posisi PGE sebagai salah satu pemain terbesar dalam pengembangan panas bumi Indonesia dengan kapasitas terpasang menjadi 727 MW.
Direktur Utama PGE Ahmad Yuniarto menjelaskan, dalam menjalankan bisnisnya PGE terus berkomitmen untuk pengembangan panas bumi dan memastikan implementasi Environment, Social, and Governance (ESG) menjadi bagian terintegrasi dari bisnis panas bumi PGE. Penerapan aspek-aspek ESG ini merupakan upaya dalam memberikan nilai tambah serta dukungan PGE pada program pemerintah terkait pemanfaatan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan khususnya panas bumi.
Komitmen PGE dalam pengembangan energi panas bumi dapat berkontribusi dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan goals ke 7 (energi bersih dan terjangkau), goals 12 (konstruksi dan produksi yang bertanggungjawab), goals 13 (penanganan perubahan iklim), dan goals 15 (ekosistem darat) pada SDGs (Sustainable Development Goals).
PGE saat ini mengelola 13 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dengan kapasitas terpasang sebesar +1,8GW. Sebanyak 672 MW dioperasikan dan dikelola langsung oleh PGE dan 1.205 MW dikelola dengan skenario Kontrak Operasi Bersama.
Kapasitas terpasang panas bumi di wilayah kerja PGE berkontribusi sebesar 82% dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia, dengan potensi pengurangan emisi CO2 sebesar sekitar 9,7 juta ton CO2 per tahun.
