Jakarta, TAMBANG – Pemerintah menginginkan komoditas tambang diolah menjadi produk jadi dan tidak lagi diekspor berupa mentah untuk meningkatkan nilai tambah. Karena itu, Presiden Jokowi mendorong pelaku usaha membangun smelter untuk proses hilirisasi tersebut sebagaimana sudah dilakukan pada komoditas timah.
“Nanti kalau sudah hitungannya matang, ketemu kalkulasinya, akan saya umumkan stop. Misalnya tahun depan stop, tahun ini bisa terjadi. Ini saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter, baik milik BUMN, milik swasta, harus kita kalkulasi semuanya,” kata Jokowi beberapa waktu lalu, dikutip Rabu (26/10).
Menurut Jokowi, potensi keekonomian yang tinggi dalam industri pertambangan bukan terletak di ekspor bahan mentah, melainkan diolah di dalam negeri hingga menjadi barang siap pakai yang kemudian dikirim ke luar negeri.
“Perlu kita hitung semuanya sehingga nanti semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang dirugikan, tetapi bahwa sekali lagi hilirisasi bahan-bahan tambang itu memang harus kita hentikan dan semuanya masuk ke industrial down streaming, semuanya masuk ke hilirisasi karena nilai tambahnya ada di situ, added value-nya ada di situ,” jelasnya.
Dijelaskan, PT Timah Tbk telah membangun smelter berteknologi Top Submerge Lance (TSL) Ausmelt Furnace di Kawasan Unit Metalurgi Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Dengan beroperasinya peleburan canggih ini, diharapkan dapat mendorong percepatan hilirisasi di dalam negeri dalam konteks ketersediaan mineral timah sebagai komoditas.
“Ini akan selesai November, kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel. Tapi kita belum berhitung kapan akan kita stop ekspor bahan mentah timah, sehingga berjalan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan,” kata Jokowi.
Jokowi kemudian mengatakan bahwa dengan adanya smleter baru PT Timah Tbk, maka akan terjadi peningkatan nilai tambah pengolahan timah di dalam negeri.
“Ini akan memberikan nilai tambah di dalam negeri dan kemudian menyerap lapangan pekerjaan lebih banyak,” imbuh Jokowi.
Dorongan ini menyusul dengan adanya kebijakan pemerintah yang akan melarang sejumlah komoditas tambang dalam beberapa waktu ke depan setelah berhasil diterapkan pada bijih nikel. Terbaru, pemerintah sedang mengkaji penyetopan eskpor timah dan bauksit.
