Peringkat Berau Diturunkan Jadi CCC-

Peringkat Berau Diturunkan Jadi CCC-

Singapura - TAMBANG. Lembaga pemeringkat Standard & Poor menurunkan peringkat kredit korporasi jangka panjang PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU) menjadi CCC- dari CCC+. Hal ini sebagai pengajuan proposal transaksi permodalan yang disampaikan pada para pemegang obligasi, Selasa (20/1).

Xavier Jean, analis kredit S&P, mengungkapkan penurunan peringkat itu juga disertai koreksi peringkat skala regional Asean jangka panjang BRAU, yang turun dari axCCC+ menjadi axCCC-.

"Kami juga menurunkan peringkat utang jangka panjang perseroan pada senior secured notes menjadi CCC- dari sebelumnya CCC+," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1).

Peringkat tersebut menandakan Berau berada dalam status terancam gagal bayar (default), dengan prospek pemulihan (recovery) yang kecil.

Penurunan peringkat ini diakibatkan pengajuan usulan manajemen BRAU, untuk menurunkan pembayaran uang muka 5% dari US$450 juta, yang akan jatuh tempo pada Juli 2015. Selain itu manajemen juga mengajukan perpanjangan sisa surat utang hingga Februari 2017. Proposal ini diajukan sebagai bagian upaya restrukturisasi utang perseroan, meskipun perusahaan harus tunduk pada persetujuan pemegang obligasi.

Lembaga pemeringkat lain, Moody's Investor Service, terlebih dahulu memangkas peringkat Berau pada Rabu (14/1). Peringkatnya turun dari B3 ke Caa1, setelah Asia Resources Minerals Plc (ARMS) sebagai induk usaha menyatakan kemungkinan memperpanjang jatuh tempo utang obligasi sebesar US$ 450 juta itu.

Artikel Terkait

Presiden Prabowo Minta Minimal 70 Persen Keuntungan Tambang Dinikmati Negara

Presiden Prabowo Minta Minimal 70 Persen Keuntungan Tambang Dinikmati Negara

Jakarta, TAMBANG – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memastikan negara memperoleh manfaat mayoritas dari kegiatan usaha pertambangan. Pemerintah menargetkan minimal 70 persen keuntungan dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dapat dinikmati negara. Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh izin tambang

By Rian Wahyuddin