Jakarta, TAMBANG – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) sebagai organisasi profesi mengapresiasi capaian Pemerintah dalam proses akuisisi saham milik Freeport McMoRan. Inc dan Rio Tinto di PT Freeport Indonesia.
PERHAPI menyadari untuk mencapai kesepakatan dalam bentuk Sales Purchase Agreement (SPA) yang telah ditandatangani pada 27 September 2018, banyak pihak harus melewati tahapan-tahapan yang tidak mudah.
“Ini merupakan prestasi dari seluruh pihak yang perlu ditindaklanjuti dengan kerja keras melibatkan seluruh pihak. Tujuannya tidak lain agar pengelolaan sumber kekayaan mineral negara yang lebih baik di wilayah kerja PT Freeport Indonesia,” kata Ketua Umum PERHAPI Tino Ardhyanto, Kamis (4/10).
Tino berharap kegiatan pengelolaan pasca akuisisi memberikan manfaat yang lebih baik, agar upaya yang telah dilakukan tidak menjadi sia-sia.
Sebagaimana diketahui, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) telah diberi kepercayaan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengelola kepemilikan saham Pemerintah.
“Holding BUMN ini perlu segera mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam masa transisi pasca akuisisi dan selanjutnya melaksanakan kegiatan secara menyeluruh,” tandas Tino.
Sebagai organisasi Profesi, PERHAPI melihat anugerah sumber daya manusia Indonesia perlu ditingkatkan pengelolaannya di seluruh lini. PERHAPI juga memastikan bahwa tenaga kerja pertambangan Indonesia sudah mampu untuk mengelola kegiatan pertambangan di Indonesia, termasuk tambang Grasberg di Papua.
“Saat ini hampir seluruh lini kegiatan di PT Freeport Indonesia dikerjakan oleh orang Indonesia. Tidak perlu ada keraguan akan kemampuan sumber daya manusia Indonesia untuk melaksanakan kegiatan operasional pertambangan sekelas Grasberg,” tutur Tino.
Sebagai organisasi professional dengan anggota yang memiliki keragaman pengalaman dalam berbagai kegiatan pertambangan, PERHAPI siap mendukung pemerintah dan PT Inalum dalam pengelolaan tambang Grasberg.
“Kami sebagai organisasi profesi pertambangan perlu mengambil peran strategis dalam menjembatani keberpihakan antara pemerintah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan terhadap industri pertambangan di Indonesia sehingga dapat bermuara pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tandas Tino.
