PERHAPI Mining Workshop For Journalist: Soroti Strategi Mineral Kritis Menuju Indonesia Emas 2045

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) kembali menggelar Mining Workshop for Journalists bagi insan jurnalis di Indonesia. Pada penyelenggaraan tahun keempat ini, workshop dibagi dalam tiga sesi dengan pembicara yang berasal dari jajaran pengurus PERHAPI.

Dalam sesi pertama, Prof. Irwandy Arief memaparkan pentingnya mineral kritis dalam mendukung proses transisi energi global. Ia menegaskan bahwa permintaan mineral kritis diproyeksikan terus meningkat hingga tahun 2030.

“Permintaan mineral kritis sampai 2030 meningkat. Namun jika kondisi global terus bergejolak seperti saat ini, tidak akan ada yang berani berinvestasi. Potensi Indonesia sebenarnya luar biasa. Pemerintah dan industri pertambangan harus memiliki visi yang sama agar tidak kehilangan momentum,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia masih memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Menurutnya, meskipun PT Antam tengah menjalankan proyek pengembangan baterai, sebagian besar kendaraan listrik saat ini masih menggunakan baterai jenis LFP (Lithium Iron Phosphate). Sementara itu, Indonesia merencanakan pengembangan baterai berbasis NMC (nikel, mangan, kobalt).

Sesi pertama dilanjutkan oleh Wakil Ketua Umum PERHAPI, Ir. Resvani, MBA, menegaskan pentingnya penguatan mineral kritis, mineral strategis, serta pengembangan material maju (advanced materials) sebagai fondasi pertumbuhan industri dan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menilai perubahan geopolitik global serta meningkatnya kebutuhan mineral untuk energi bersih, teknologi tinggi, dan manufaktur membuka peluang strategis bagi Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Indonesia kini menjadi salah satu pemain penting dalam industri mineral dunia karena memiliki cadangan mineral strategis yang besar dan dibutuhkan berbagai sektor. Salah satunya adalah silika yang berperan penting dalam industri teknologi sebagai bahan dasar komponen komputer dan semikonduktor yang mendukung perkembangan teknologi Artificial Intelligence. Berdasarkan data Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), tingginya kebutuhan komponen semikonduktor turut memengaruhi kenaikan harga komponen seperti RAM dalam beberapa waktu terakhir.

Namun demikian, Resvani menilai pengembangan industri manufaktur berbasis mineral strategis di Indonesia masih belum optimal. Rendahnya kegiatan eksplorasi yang berdampak pada minimnya data hulu, hilirisasi yang masih terbatas pada tahap primer, serta ketergantungan terhadap impor material maju menjadi sejumlah tantangan utama. Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya perencanaan strategis, pengawasan, serta iklim investasi di sektor mineral dan batubara.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sektor mineral dan batubara harus diposisikan sebagai instrumen strategis negara. Peran tersebut mencakup instrumen fiskal, ketahanan industri, pertahanan dan keamanan, serta pemerataan ekonomi.

Dari sisi fiskal, kebijakan minerba tidak boleh hanya berorientasi pada penerimaan jangka pendek, tetapi harus diarahkan untuk menciptakan penerimaan negara yang optimal dan berkelanjutan melalui pengelolaan cadangan yang prudent, instrumen fiskal yang adaptif, serta peningkatan kepastian berusaha.

Selain itu, pengelolaan mineral kritis dan strategis juga berperan dalam menjamin ketahanan industri nasional melalui kepastian pasokan bahan baku, penguatan hilirisasi hingga material maju, serta penguasaan rantai nilai strategis di tengah dinamika geopolitik global.

Pada saat yang sama, sektor pertambangan diharapkan mampu menjadi instrumen pemerataan ekonomi dengan mendorong pertumbuhan wilayah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tambang. Dengan demikian, sektor ini dapat menopang transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju dan berdaulat.

Sebagai gambaran, dalam dua tahun terakhir pemerintah telah melakukan berbagai perubahan kebijakan di sektor mineral dan batubara, baik melalui undang-undang maupun regulasi setingkat menteri. Perubahan tersebut menuntut pelaku usaha pertambangan untuk melakukan penyesuaian signifikan di berbagai aspek.