Jakarta, TAMBANG – Komisi VII DPR RI mengusulkan pembentukan direktur baru di bawah Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat proses hilirisasi komoditas tambang.
“Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM untuk melakukan kajian terkait penambahan jumlah direktur di bawah Ditjen Minerba demi memperkuat dan mempercepat hilirisasi mineral seperti timah, bauksit dan nikel,” kata Ketua Komisi VII, Sugeng Suparwoto dalam kesimpulan rapat dengan Kementerian ESDM, Senin (21/11).
Menurut Sugeng, saran tersebut sah saja selama untuk kebaikan bersama, terlebih pemerintah saat ini sedang gencar mengkampanyekan pentingnya industri hilir di dalam negeri.
“Ya namanya usulan sih pak, saya kira harus diterima, orang kita yang ngusulkan kok,” imbuh Sugeng.
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa komoditas tambang seharusnya diolah menjadi produk jadi dan tidak lagi diekspor berupa mentah untuk meningkatkan nilai tambah. Karena itu, Jokowi mendorong pelaku usaha membangun smelter untuk proses hilirisasi tersebut.
“Nanti kalau sudah hitungannya matang, ketemu kalkulasinya, akan saya umumkan stop. Misalnya tahun depan stop, tahun ini bisa terjadi. Ini saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter, baik milik BUMN, milik swasta, harus kita kalkulasi semuanya,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, potensi keekonomian yang tinggi dalam industri pertambangan bukan terletak di ekspor bahan mentah, melainkan diolah di dalam negeri hingga menjadi barang siap pakai yang kemudian dikirim ke luar negeri.
“Perlu kita hitung semuanya sehingga nanti semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang dirugikan, tetapi bahwa sekali lagi hilirisasi bahan-bahan tambang itu memang harus kita hentikan dan semuanya masuk ke industrial down streaming, semuanya masuk ke hilirisasi karena nilai tambahnya ada di situ, added value-nya ada di situ,” jelasnya.
