TAMBANG, JAKARTA. ASOSIASI Pengusaha Batu Bara Indonesia tidak menghentikan ekspor batu bara ke Filipina, karena saat ini pasar batu bara sedang loyo. Penghentian ekspor hanya akan membuat industri batu bara di Indonesia makin terpuruk.
Sebagaimana diketahui, penghentian ekspor batu bara ke Filipina dilakukan Pemerintah Indonesia akibat tidak amannya perairan di selatan Filipina. Pemerintah Indonesia dan Filipina kini tengah bekerjasama untuk membebaskan warga Indonesia yang diculik kelompok militan. Paling tidak terdapat 10 awak kapal tongkang pengangkut batu bara yang disandera demi mendapatkan duit tebusan.
Sekitar 70% –ada juga yang menyebut 80% kebutuhan batu bara Filipina dipasok Indonesia. Batu bara menjadi bahan bakar bagi 34% kebutuhan listrik Filipina.
Direktur Eksekutif APBI, Supriatna Suhala, kepada media dari Singapura, Channel News Asia, mengatakan bahwa Filipina merupakan pelanggan penting bagi batu bara Indonesia. Tak mudah menggantikan pembeli baru, di tengah perekonomian yang tengah melesu.
‘’Tak bagus bagi pemerintah, bagi masyarakat, dan bagi perusahaan. Dalam jangka panjang, pasar batu bara Indonesia akan diambil alih pemasok dari negara lain,’’ tutur Supriatna.
Batu bara dari Indonesia diangkut sebagian besar melewati perairan Sulu, di selatan Filipina. Sayangnya, perairan itu kini tak aman. Patroli bersama antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia, belum berjalan efektif. Sejak 24 Maret, beberapa kali penculikan terjdi terhadap awak tongkang dari Indonesia. Saat ini 10 pelaut masih ditahan di Filipina bagian selatan.
Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, penculikan terhadap awak kapal Indonesia pada akhirnya akan menyulitkan Filipina, karena negara itu akan mengalami kekurangan pasokan batu bara akibat dihentikannya pasokan batu bara ke Filipina sampai situasi di perairan Sulu aman.
Menurut Wakil Presiden, Indonesia selama ini bersikap terlalu lembek dalam menghadapi kelompok militan Filipina, sehingga anak buah kapal dari Indonesia menjadi target penculikan. ‘’Kalau ditoleransi, akan muncul penculikan berikutnya,’’ kata JK.
Oleh karena itu, Pemerintah tidak akan menggunakan opsi membayar tebusan. ‘’Semua langkah ada risikonya. Tetapi Pemerintah tak sekalipun membayar tebusan. Kalau pengusaha yang membayar, ya mungkin saja,’’ kata JK pekan lalu.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA), Budhi Halim, kepada Channel News Asia berpendapat, terjadi kebocoran dalam pengiriman batu bara ke Filipina. Meski pemerintah sudah melarang, tetapi ada tongkang pengangkut batu bara yang berlayar ke Filipina tanpa sepengetahuan pemerintah. ‘’Batu bara itu berasal dari Kalimantan atau daerah lain,’’ katanya.
Budhi menyarankan, kalau pemerintah hendak melakukan moratorium, pelarangan ekspor itu hendaknya dilakukan untuk kapal-kapal kecil dengan kecepatan rendah, yang rentan terhdap pembajakan.
‘’Problem yang kita hadapi adalah dengan pembajakan. Karena itu langkah yang dilakukan adalah melalui pendekatan keamanan, bukan dengan pendekatan bisnis,’’ kata Budhi.
