Jakarta-TAMBANG. Kebutuhan gas di Indonesia akan semakin meningkat dalam dua puluh tahun ke depan. Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan, pemenuhan infrastruktur gas sebagai pendukung sudah jadi syarat mutlak sebelum penggunaan gas semakin masif.
Masih melekat dalam ingatan Tri Hartono, Sekretaris Perusahaan PT Antam (Persero) Tbk ketika pihaknya menyurati Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas) pada Juni lalu. Isi surat itu tentang permintaan kepada pemerintah untuk memberi jaminan pasokan gas bagi kebutuhan pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) milik PT Antam di Kabupaten Pomala dan Kabupaten Halmahera Utara.
Permintaan itu bukan tanpa alasan. Tri mengakui, alokasi gas dari pemerintah akan menggantikan peran bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini menjadi penopang energi pembangkit listrik mereka. “Khusus Halmahera Timur kan sedang diperluas karena kami ingin menaikkan kapasitas produksinya. Sekarang masih pakai BBM,” kata Tri kepada Majalah TAMBANG, Selasa (21/10).
Antam mulai berbenah karena tahu penggunaan gas akan memotong biaya produksi mereka secara signifikan ketimbang tetap mempertahankan BBM. Apalagi permintaan ini seiring dengan kebijakan pemerintah di sektor mineral yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Untuk mendukung kebijakan itu, ketersediaan energi jadi syarat mutlak.
Menurut Tri, saat ini Antam menggantungkan kebutuhan energi mereka dari delapan unit pembangkit bertenaga diesel. Masing-masing unit berkapasitas 17 MW. Jika bahan bakar pembangkit dapat dikonversikan ke gas, biaya produksi akan relatif lebih murah. Pasalnya, 40% dari biaya produksi dihabiskan untuk kebutuhan energi. Secara teknis langkah ini sangat memungkinan mengingat pembangkit milik Antam sudah memakai sistem dual fuel jadi tak butuh dana besar untuk memodifikasinya.
“40 persen cost production kan dari energi. Kalau bisa pakai gas akan lebih murah,” ujar Tri.
Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wiratmaja Puja membenarkan bahwa ada permintaan jaminan pasokan gas dari Antam. Kata Wira, prosesnya memang cukup alot ketika pengajuan pertama kali dilakukan dua tahun lalu. Namun ia memastikan bahwa pemerintah akan segera mengalokasikan gas untuk kebutuhan smelter milik Antam.Langkah itu dilakukan sebagai dukungan dari pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan smelter. Menurutnya jumlah gas yang akan diberikan kepada Antam mencapai 75 million standar cubic feet per day (MMSCFD) yang terbagi untuk dua wilayah, 50 MMSCFD untuk smelter Halmahera dan 25 MMSCFD untuk smelter Pomala.
“Totalnya sekitar 75 MMSCFD. Rencananya akan mulai dipasok pada 2016,” kata Wira.
Nantinya Antam akan dapat pasokan gas dalam bentuk Liquefied Natural Gas (LNG) yang kemungkinan berasal dari kilang Tangguh ataupun Bontang, tergantung kesepakatan dan pertimbangan nilai keekonomiannnya.Wira mengakui saat ini pemerintah belum secara khusus memasukan smelter dalam neraca gas yang baru. Permintaan gas untuk smelter sementara akan dimasukkan dalam kategori industri karena belum banyaknya smelter yang sudah berdiri, serius mengajukan permintaan gas.
“PT Antam masih membeli dengan harga industri. Tapi saya rasa gas kita cukup untuk kebutuhan smelter-smelter yang akan dibangun,” kata Wira.
Awal Oktober lalu Direktorat Jenderal Minerba menyatakan akan ada 16 smelter yang akan beroperasi pada 2015 yang terdiri dari smelter nikel dan pasir besi. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Kementerian ESDM, Edi Prasodjo mengatakan, pihaknya sudah menawarkan kepada seluruh perusahaan smelter, baik yang sudah beroperasi ataupun baru membangun untuk mengajukan permintaan pasokan gas. Namun kata Edi, dari seluruh tawaran yang diberikan, sampai saat ini baru empat perusahaan saja yang merespon.
Ke empat perusahaan itu antara lain; PT Antam (Persero) Tbk, PT Smelting Gresik, PT Ang and Fang Brothers, dan PT Macika Mineral Industri. Ke empatnya meminta pasokan gas untuk bahan baku pembangkit listrik bagi kebutuhan operasional smelter. Total kebutuhan gas yang diminta oleh empat perusahaan itu mencapai 2.525.40 MMSCFD.“Setelah ini data yang sudah ada pada kami akan kami laporkan kepada Dirjen Migas untuk dialokasikan pada neraca gas,” kata Edi.
Berikut data empat perusahaan smelter serta rencana kebutuhan pasokan gasnya hingga 2030:
PT Antam : 1625 MMSCFD
PT Ang and Fang Brothers : 41,64 MMSCFD
PT Smelting Gresik : 202,98 MMSCFD
PT Macika Mineral Industri: 655,76 MMSCFD
sumber Ditjen Minerba per 13 Oktober 2014
Ada dua mekanisme yang bisa dilakukan untuk mendukung penggunaan gas bagi smelter. Pertama adalah dengan mengalokasikan gas langsung bagi kebutuhan pembangkit milik perusahaan smelter atau kedua, mengalokasikan pasokan itu pada pembangkit milik PT PLN (Persero). Sebagai perusahaan listrik negara, PLN akan bertanggung jawab memasok listrik kepada sektor industri termasuk smelter.
Kepala Divisi Gas dan BBM, PT PLN (Persero), Suryadi Mardjoeki mengakui PLN tidak memiliki proyeksi distribusi listrik khusus untuk industri smelter. Ia mempersilahkan jika seandainya perusahaan smelter lebih berinisiatif untuk membangun pembangkit secara mandiri namun menurutnya, kebutuhan listrik untuk smelter sebaiknya terpusat dari pembangkit milik PLN.
Kata Suryadi, PLN pun sedang melakukan konversi kepada seluruh pembangkit tenaga diesel milik mereka agar beralih ke gas. Ia memastikan di tahun 2016, seluruh pembangkit yang selama ini menggunakan BBM sudah beralih pada gas.
Suryadi menambahkan, PLN sudah menerima permintaan pasokan listrik dari beberapa perusahaan. Permintaan itu sudah dimasukkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2013-2022. Seandainya ada permintaan tambahan, pihak PLN akan merevisi RUPTL tersebut di akhir tahun.
“Bisa saja nanti direvisi jika ada perubahan. Mekanismennya di akhir tahun,” ujar Suryadi.
Konversi dari BBM ke gas pada pembangkit diakui Suryadi akan memberi penghematan yang siginifikan. Jika dihitung, harga gas dari sumbernya hingga sampai ke konsumen dalam bentuk LNG mencapai US$ 18 hingga US$ 20 per MMBTU. Bagi kalangan industri, harga sebesar itu masih cukup terjangkau.
Membangun Infrastruktur Penunjang
Agustus 2014 lalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng instansi lain seperti SKK Migas, BPH Migas, Bappenas serta direksi dari perusahaan energi PLN, Pertamina, dan PGN untuk menyelesaikan cetak biru neraca gas 2014 -2030. Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo mengatakan, dalam neraca gas tersebut salah satu poin yang dibahas adalah soal pengembangan infrastruktur dan fasilitas gas yang terintegrasi.
Menurut Susilo untuk mewujudkannya pemerintah akan melibatkan badan usaha milik pemerintah ataupun swasta agar membangun semua infrastruktur itu. Nanti untuk setiap daerah yang memerlukan gas, fasilitas infrastruktur harus dibangun terlebih dahulu agar permintaan dan pasokan bisa sesuai.
“Tujuannya adalah untuk menjamin siapapun, di mana pun, kapan pun, dan berapa pun harganya, gas harus ada. Kewajiban negara itu menyediakan energi termasuk gas,” kata Susilo.
PT Antam pun menyambut baik hal itu. Sekretaris perusahaan, Tri Hartono mengatakan apabila pemerintah sudah memastikan bahwa ada pasokan gas yang khusus diberikan pada industri smelter, perusahaan berencana untuk membangun fasilitas penunjang seperti LNG Receiving Terminal, entah menggandeng mitra lain atau membangun sendiri.
“Karena kan bentuk gasnya LNG jadi perlu receiving terminal. Semua opsi akan dipikirkan,” tutur Tri.
Dalam mempercepat pengembangan industri smelter, fasilitas seperti LNG receiving terminal pun jadi target utama untuk dibangun. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang pemberdayaan daerah, Natsir Mansyur mengatakan, fasilitas seperti ini akan mempercepat pergerakan ekonomi di daerah khususnya daerah yang akan dibangun fasilitas pengolahan mineral.
Ada dua jenis LNG receiving terminal yang bisa dibangun. Pertama skala kecil yang berukuran 7.500 sampai 35.000 meter kubik atau yang berskala besar dengan ukuran 70.000 sampai 265.000 meter kubik. Data Kadin Indonesia menunjukkan, pada daerah yang selama ini diproyeksikan sebagai lokasi pembangunan smelter seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur dibutuhan fasilitas LNG receiving terminal dengan skala besar. Sedangkan wilayah lain seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Maluku Utara cukup dengan skala kecil.
Sementara itu di provinsi lain yang tidak menjadi proyeksi pembangunan smelter, kata Natsir, tetap diharuskan membangun fasilitas serupa untuk mendukung industri di luar smelter. Jika seluruh provinsi memiliki fasilitas ini perkiraan investasi yang dibutuhkan sekitar US$ 8 miliar selama lima tahun pembangunan.
“Kami pelaku usaha siap terlibat untuk membangun fasilitas ini tapi harus ada jaminan pasokan gas terlebih dulu dari pemerintah,” ungkap Natsir.
Natsir membandingkan keberadaan LNG receiving terminal yang ada di Cina. Negeri tirai bambu itu sudah memiliki paling tidak delapan faslitas LNG receiving terminal yang sudah beroperasi. Menurut Natsir keberadaan LNG receiving terminal di Cina amat membantu pertumbuhan industri termasuk industri smelter yang banyak berkembang di sana.
Kini setelah Indonesia melakukan pelarangan ekspor mineral mentah, pelaku usaha dari Cina mulai berdatangan untuk berinvestasi dalam pembangunan smelter. Syaratnya pemerintah Indonesia harus memberikan jaminan pasokan gas untuk pengembangan smelter. “Kenapa mereka tidak pakai batu bara, belajar dari pengalaman setelah ada pelarangan menggunakan batu bara untuk pembangkit, banyak industri yang ikut mati. Mereka menghindari itu,” kata Natsir.
Menurut data Direktorat Jenderal Migas, Indonesia belum memiliki LNG receiving terminal. Satu-satunya proyek yang sedang dibangun adalah LNG receiving terminal yang akan terintregrasi dengan pembangkit listrik tenaga gas milik PT Indonesia Power, anak usaha PT PLN (Persero) di Tanjung Benoa, Bali.
Direktur Utama PT Indonesia Power, Supangkat Iwan Santoso mengatakan, proyek pembangunan LNG Receiving Terminal di Tanjung Benoa ditargetkan siap beroperasi pada Mei tahun 2015. Saat ini pihaknya masih terus melanjutkan upaya proses kontruksi meski ada sedikit kendala dalam penyiapan lahan oleh PT Pelindo.“Rencananya kan bukan hanya untuk receiving terminal tapi juga perluasan pelabuhan untuk kebutuhan kapal lain,” kata Iwan kepada majalah TAMBANG.
Konstruksi di darat hanya memerlukan lahan seluas empat hektare sementara untuk opsi di laut bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan floating storage yang menggunakan kapal. Kata Iwan, hal itu memungkinkan asalkan tidak menggangu aktivitas di sekitar pelabuhan.Apabila sudah siap beroperasi Iwan mengklaim fasilitas yang memiliki kapasitas tampung hingga 40 BBTU itu akan mendapatkan pasokan gas dari lapangan Sengkang. LNG receiving terminal ini akan membantu pengoperasiaan pembangkit listrik tenaga gas dengan kapasitas produksi sebesar 250 MW.
“Saat ini sudah 200 MW yang pakai gas dan tinggal 50 MW lagi yang akan dikonversi,” jelas Iwan.
Bola kini berada di tangan pemerintah setelah peluang terbuka lebar. Pelibatan investor swasta dapat diintensifkan untuk mempercepat pengembangan infrastruktur gas bagi industri smelter. Di masa depan masyarakat pun akan menuai berkah karenanya.
