Energi Terbarukan

Pengembangan Bioetanol Perlu Subsidi

Fahmi Adam

14 Jun 2016 — 1 min read

Jakarta-TAMBANG. Pengembangan pemanfaatan kewajiban (mandatori) bioetanol membutuhkan dukungan subsidi sama seperti halnya mandatori biodiesel. Subsidi yang dibutuhkan sekitar Rp0,4 triliun. Seperti yang terlansir dalam situs resmi Kementerian ESDM, dalam roadmap pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) itu disebutkan mandatori BBN jenis bioetanol sebesar 2% untuk PSO dan 5% untuk non PSO, hanya saja dalam perjalanan pelaksanaannya masih mengalami kendala. Kendala pertama karena masih kecilnya suplai bioetanol, sehingga pada tahap awal Pemerintah mendorong implementasi mandatori bioetanol hanya pada minyak bensin dengan nilai oktan minimal 90 dengan prioritas untuk wilayah DKI Jakarta, Surabaya dan Bandung. Persoalan kedua adalah masih terkendalanya penggunaan fasilitas penyimpanan bersama (comingle system) yang digunakan oleh PT. Shell Indonesia dan PT. Total Oil Indonesia dengan peraturan cukai yang harus menyediakan penyimpanan tersendiri untuk bioetanol. Saat ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menyiapkan regulasi khusus terkait cukai etanol untuk mendukung pelaksanaan mandatori bioetanol dapat berjalan dengan lebih baik. Kendala berikutnya dan yang paling utama adalah adanya disparitas harga bioetanol dengan minyak bensin yang cukup tinggi, dimana selisih harga tersebut mencapai Rp4.150 per liter pada Juni 2016. Atas dasar hal tersebut, subsidi bioetanol dinilai dapat menjadi solusi untuk mendorong pengembangan bioetanol yang saat ini masih belum berjalan optimal. Sejauh ini badan usaha yang siap memasok fuel grade ethanol diantaranya PT Molindo Raya dengan kapasitas 10.000 KL pertahun dan PT Energi Agro Nusantara 30.000 KL pertahun.

Artikel Terkait

Ceria Corp Alirkan Air ke Sawah Petani Wolo Terdampak Kemarau

Jakarta, TAMBANG — PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Corp) mengalirkan air ke sekitar 55 hektare persawahan di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang terdampak musim kemarau. Langkah ini dilakukan untuk membantu petani mempertahankan tanaman padi di tengah menurunnya debit sumber air. Sekitar 55 hektare lahan pertanian di Desa Langgomali, Desa

PERTAMISI Dorong Penyesuaian Spesifikasi Ekspor, Kepastian HPM, Tata Kelola dan Percepatan Hilirisasi Silika

Jakarta, TAMBANG – Besarnya potensi silika Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Kepastian harga, klasifikasi komoditas, spesifikasi ekspor, hingga persoalan perizinan masih menjadi tantangan dalam mendorong pengembangan industri silika dari hulu hingga hilir. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dialog Silika Indonesia: Harga Patokan Mineral Silika

PGN Siap Jadi Offtaker dan Transporter Biomethane yang Dikembangkan Toyota dan KIS

Jakarta,TAMBANG,- Pengembangan biomethane yang memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan kini mulai mendekati tahap akhir pengembangan. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berkolaborasi Toyota Tsusho Indonesia (TTI) dan PT KIS Biofuels Indonesia (KIS) untuk mengoptimasi pemanfaatan biomethane tersebut dalam rangka memastikan kesediaan pasokan energi domestik masa

PTBA Siapkan Rencana Produksi Batu Bara 2027, Perkuat Pasokan dan Kepastian Operasional

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang batubara plat merah, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mempersiapkan operasional yang andal dalam menjaga keberlanjutan produksi. Perencanaan tersebut mempertimbangkan persetujuan pemerintah, prioritas kebutuhan domestik, serta dinamika pasar ekspor di tengah transisi energi. Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan, mengatakan perusahaan tetap berada pada jalur yang tepat