Masuk Daftar
Mineral

Pengamat: Harga Saham Freeport Harusnya Dihitung Berdasarkan Cost Replacement

Egenius Soda

Egenius Soda

— 1 min read
Jakarta-TAMBANG. PT Freeport Indonesia telah menyampaikan penawaran harga saham untuk 10,64% senilai US$,1,7 miliar. Konon Pemerintah telah menganyatakan keberatan atas harga yang ditawarkan tersebut. Keberatan ini disampaikan lewat Surat tanggapan yang ditujukan para PT Freeport Indonesia. Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirus) Budi Santoso mengatakan selama ini harga saham dihitung dari Net Present Value (NPV) dalam hal ini sesuai dengan pendapatan dan investasinya serta umur tambangnya. Juga dihitung izin dan risiko serta tanggungjawab yang lain ketika tambang ditutup. Sebagaimana diketahui, NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Menurut Budi, perhitungan yang seharusnya berdasarkan cost replacement yaitu berdasarkan nilai asset yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia. “Seharusnya untuk kontrak karya berdasarkan cost replacement karena mineral yang belum dibayar royaltinya adalah milik negara,”kata Budi. Ini jika Pemerintah benar-benar memperlakukan pemegang Kontrak Karya sebagai kontraktor Pemerintah dan bukan pemilik mineral. “ Karena kalau berdasarkan cost replacement maka hanya mengganti fix assetnya PT Freeport Indonesia dikurangi hak-haknya Pemerintah. Dan menurut Kontrak Karya semua falisitas yang dipakai publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan pelabuhan dan lainnya harus dikembalikan ke Pemerintah,”kata Budi. Budi menilai harga saham sebesar US$1,7 miliar tersebut kalau PT Freeport Indonesia beroperasi sampai 2041. Sementara izinnya hanya sampai 2021. Dari hitungannya total asset PT Freeport Indonesia di 2014 senilai US$9,1 miliar dan fix asset setelah dikurangi noncurrent liabilities senilai US$2,7 miliar menjadi US$7,4 miliar. “Jadi maksimumnya US$4,7 miliar dan itu 100% sehingga kalau 10% hanya US$470 juta,”ungkap Budi.

Artikel Terkait

PERTAMISI Dorong Penyesuaian Spesifikasi Ekspor, Kepastian HPM, Tata Kelola dan Percepatan Hilirisasi Silika

PERTAMISI Dorong Penyesuaian Spesifikasi Ekspor, Kepastian HPM, Tata Kelola dan Percepatan Hilirisasi Silika

Jakarta, TAMBANG – Besarnya potensi silika Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Kepastian harga, klasifikasi komoditas, spesifikasi ekspor, hingga persoalan perizinan masih menjadi tantangan dalam mendorong pengembangan industri silika dari hulu hingga hilir. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dialog Silika Indonesia: Harga Patokan Mineral Silika

By Rian Wahyuddin
PGN Siap Jadi Offtaker dan Transporter Biomethane yang Dikembangkan Toyota dan KIS

PGN Siap Jadi Offtaker dan Transporter Biomethane yang Dikembangkan Toyota dan KIS

Jakarta,TAMBANG,- Pengembangan biomethane yang memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan kini mulai mendekati tahap akhir pengembangan. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berkolaborasi Toyota Tsusho Indonesia (TTI) dan PT KIS Biofuels Indonesia (KIS) untuk mengoptimasi pemanfaatan biomethane tersebut dalam rangka memastikan kesediaan pasokan energi domestik masa

By Egenius Soda
PTBA Siapkan Rencana Produksi Batu Bara 2027, Perkuat Pasokan dan Kepastian Operasional

PTBA Siapkan Rencana Produksi Batu Bara 2027, Perkuat Pasokan dan Kepastian Operasional

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang batubara plat merah, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mempersiapkan operasional yang andal dalam menjaga keberlanjutan produksi. Perencanaan tersebut mempertimbangkan persetujuan pemerintah, prioritas kebutuhan domestik, serta dinamika pasar ekspor di tengah transisi energi. Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan, mengatakan perusahaan tetap berada pada jalur yang tepat

By Egenius Soda