Tahun Ini, Delapan WK Panas Bumi Akan Dilelang

Jakarta-TAMBANG. Direktur Panas Bumi, Yunus Saefulhak menuturkan tahun ini akan ada delapan wilayah kerja panas bumi (WKP) bakal dilelang. Kedelapan WKP itu diantaranya Simbolon Samosir, Gunung Geureudong, Graho Nyabu, Gunung Galunggung, Telaga Ranu, Hamiding, Gunung Wilis serta Sunggoriti. Dari delapan WKP yang bakal dilelang tersebut, ada beberapa WKP yang mendapat prioritas pasalnya WKP tersebut ditetapkan atas dasar hasil penugasan survei pendahuluan (PSP). “Ini sudah ada pengembangnya, istilahnya mendapatkan first right to refusal atau istilah lainnya right to match,” papar dia baru-baru ini. WKP yang mendapatkan prioritas tersebut, lanjutnya, diantaranya Graho Nyabu dimana PSP nya telah dilakukan oleh Energy Development Corporation (EDC) yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN) Filipina, kemudian Hamiding PSP nya dilakukan oleh PT Star Energy. “Lalu Galunggung PSP dilakukan oleh Kinan Energy, ada lagi Wilis dimana Pemda Jawa Timur dimana tempat WKP berada minta dilelang kembali,” pungkasnya. Seperti diketahui, Indonesia memiliki 40% dari potensi panas bumi dunia namun hingga saat ini pengembangannya baru mencapai 1.438,5 MW dari sembilan WKP yang telah beroperasi yaitu Sibayak dengan kapasitas 12 MW, kemudian Ulubelu 110 MW, Gunung Salak 377 MW, Patuha 282 MW, Kamojang – Darajat 505 MW, Dieng 60 MW, Lahendong – Tompaso 80 MW dan Ulumbu 10 MW. Tetapi, realisasi ini masih jauh untuk mencapai target pada 2025 yang sebesar 7.094,5 MW.

Artikel Terkait

Pemerintah Tegaskan Ekspor Mineral Ikutan Tetap Berjalan, Kajian Logam Tanah Jarang Disiapkan

Pemerintah Tegaskan Ekspor Mineral Ikutan Tetap Berjalan, Kajian Logam Tanah Jarang Disiapkan

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan ekspor produk pertambangan beserta turunannya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tidak dimaksudkan untuk menghambat ekspor mineral ikutan, termasuk potensi Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terkandung dalam komoditas tambang utama. Penegasan tersebut menjadi salah satu hasil rapat koordinasi lintas kementerian yang membahas implementasi

By Rian Wahyuddin