Jakarta-TAMBANG. Pemerintah memastikan bahwa tidak akan ada nasionalisasi dalam proyek-proyek pertambangan migas maupun mineral. Namun, pemerintah akan menguatkan basis nasional dalam proyek-proyek strategis tersebut.
Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan, pemerintah tidak ada niatan untuk menasionalisasi. Namun hanya menguatkan basis nasional dalam proyek-proyek strategis seperti di Blok Mahakam dan proyek Freeport di Papua.
“Kalau semua dinasionalisasi bisa bubar. Kita hanya memperkuat basis nasional,” ujar Sudirman di Jakarta, Minggu (31/5).
Dijelaskan, proses yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat basis nasional adalah dengan mengubah kontrak PT Freeport Indonesia yang saat ini menggunakan rezim kontrak karya akan diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dengan begitu posisi negara akan kuat.
Selain itu, menurut Sudirman, Freeport juga diwajibkan untuk melakukan divestasi. Pada Desember 2015 ini, pemerintah akan memiliki saham mencapai 10 persen. Dan saham akan turus bertambah hingga akhir kontrak di 2021.
“Pokoknya tidak ada pikiran menasionalisasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui keterangan tertulisnya juga menegaskan, pemerintah tidak mendukung pemutusan kontrak terhadap Freeport.
“Jalan pikiran yang menuntut untuk melakukan pemutusan sepihak tidak akan menyelesaikan masalah, namun justru menimbulkan masalah baru, yakni ekonomi Papua akan menderita. Itu akan berdampak pada urusan politik, iklim investasi rusak, dan geopolitik Indonesia sebagai pemimpin di kawasan Asia Pasifik akan dilemahkan,” tegas Pratikno.
