Jakarta, TAMBANG – Pengusaha smelter yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), meminta pemerintah serius menggenjot pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO), khususnya soal bijih nikel. Pasalnya banyak pengusaha smelter nikel yang kesulitan mendapat pasokan bahan baku bijih nikel.
Anggota AP3I yang juga General Affair Manager PT Smelting, Sapto Hadi Prayetno, mengungkapkan, hampir semua anggota AP3I mencatat, kendala operasional perusahaan adalah pasokan bahan baku dalam negeri.
“Suplai bijih nikel untuk smelter independent sulit,” katanya saat menghadiri acara di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (7/2).
Maksud Sapto soal smelter independent, ialah, perusahaan yang hanya memiliki smelter dan tidak terlibat dalam aktivitas penambangan. Berbeda dengan perusahaan plat merah PT Aneka Tambang (Antam), yang memiliki fasilitas dari mulai hulu hingga hilir, sehingga tidak kerepotan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku.
Oleh karena itu, Sapto meminta pemerintah agar mengawasi realisasi DMO, yang ditargetkan mencapai 25 persen di tahun ini.
Selain itu, Sapto juga mengingatkan pemerintah soal relaksasi bagi perusahaan tambang. Menurutnya, pengapalan bijih nikel yang hanya kadar rendah, sangat sulit diawasi.
“Tidak ada jaminan bahwa hanya biji nikel kadar rendah yang diekpor,” tandasnya.
Tercatat, sejak Januari 2017, pemerintah telah membuka keran ekspor mineral, tapi hanya khusus mineral kadar rendah.
“Verifikasi ekspor nikel kadar di bawah 1,7 persen oleh surveyor harus benar-benar dijalankan,” tutupnya. (muflihun hidayat)
