Jakarta – TAMBANG. Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjalankan kebijakan hilirisasi mineral untuk peningkatan nilai tambah. Namun ia pun mengakui perlunya revisi peraturan perundangan secara menyeluruh, agar terjadi konsistensi dasar hukumnya.
“Kami berpandangan, dan saya kira demikian juga Panitia Kerja (Panja) Minerba, ada banyak aturan-aturan yang harus diluruskan kosistensinya, antara undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, sampai pada peraturannya,” ujar Sudirman Said, Kamis (13/8) di Jakarta.
Karena it pula, pemerintah telah membentuk sebuah tim khusus yang bertugas mengkai secara keseluruhan seluruh peraturan perudangan terkait. Catatannya adalah agar tetap mengedepankan kepentingan nasional.
“Perubahan peraturan perundang-undangan yang baik pasti berorientasi pada kepentingan publik, bukan pada golongan atau perusahaan tertentu,” ujar Sudirman.
Ia mengaku pihak pemerintah terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Ini tak lepas dari kondisi saat ini, dengan rendahnya harga komoditi. Sehingga, menjaring investasi dianggap sebagai hal yang penting.
