JAKARTA, TAMBANG. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk enam induk BUMN. Perintah itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat di kantor Presiden, Jakarta, dengan tema ‘’Holding Badan Usaha Milik Negara’’, kemarin.
Rapat terbatas ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden pada rapat kerja pemerintah dengan pimpinan BUMN, Oktober tahun lalu. Rapat itu juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Rapat diawali dengan sambutan Presiden Joko Widodo. Menteri BUMN Rini Soemarno kemudian mempresentasikan program holding. Selanjutnya adalah diskusi oleh para menteri sebelum lahirnya keputusan
Presiden menyatakan, BUMN harus didorong untuk mengambil peran sebagai lokomotif penggerak perekonomian nasional. ‘’Kita ingin BUMN tidak jago kandang. Tapi berani ke negara-negara lain untuk kembangkan ekonomi nasional kita,’’ katanya.
Seusai rapat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, enam induk yang dimaksud Presiden tersebut bergerak di sektor pertambangan, energi, jalan tol, perumahan, perbankan dan konstruksi. Untuk memperkuat pembentukan holding, Presiden akan menyiapkan peraturan pemerintah (PP) sebagai landasan hukum.
“Enam holding yang tadi disampaikan, diminta Presiden dan Wakil Presiden untuk dikaji lebih mendalam. Secara rinci tentang enam usulan holding akan dijelaskan oleh kementerian terkait apabila sudah final,” kata Pramono Anung.
“Pembentukan holding untuk membuat BUMN lebih sehat, lebih kuat, menghindarkan dari praktek yang pernah terjadi, yaitu sangat rentan ditempeli kekuatan parpol atau kekuatan politik tertentu,” kata Pramono.
Seusai pertemuan itu, Rini Soemarno memastikan, rencana penggabungan perusahaan BUMN sektor jalan tol dan sektor pertambangan rampung pada tahun ini, karena Presiden Joko Widodo telah memberikan restu untuk aksi penggabungan BUMN.
“Presiden sangat mendukung, yang penting holding ini betul-betul meningkatkan efisiensi, memberikan tambahan kemampuan untuk pendanaan, sehingga menuju kemandirian secara finansial. Jadi kalau kita lakukan pembangunan-pembangunan itu, tidak tergantung pada APBN. Ini yang paling utama,” kata Rini.
Rini menyebutkan, tujuan penggabungan ini adalah untuk membentuk BUMN lincah dan mampu bersaing di kancah internasional, seperti disampaikan Presiden. “Yang paling utama juga adalah efisien, sehingga cost bisa ditekan dan tidak perlu ada spesialisasi. Jadi road map secara menyeluruh,” tambahnya.
Lanjut Rini, yang perlu ditekankan pada pembentukan holding adalah sektornya terlebih dahulu. Sebab, banyak perusahaan BUMN di satu sektor namun memiliki program yang sama. Agar tidak mubazir, sambung Rini, holding merupakan langkah yang tepat.
“Kami melihat ada memang perusahaan yang dobel, umpamanya semua punya hotel, semua punya ini. Dengan demikian, mulai kita pisahkan aset-aset sehingga mereka bisa lebih efisien,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Rini, pembentukan holding masih dalam analisa secara menyeluruh untuk proses hukumnya, yang nanti wajib dilaporkan. Namun, realisasi holding BUMN sektor jalan tol dan pertambangan merupakan yang paling berpotensi rampung pada tahun ini.
“Insya Allah jalan tol bisa selesai. Dengan pertambangan mungkin,” lanjutnya
