Jakarta-TAMBANG. Perkerja Pertamina yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) meminta ketegasan Pemerintah untuk menetapkan secara formal dan berlandaskan hukum terkait pengelolaan Blok Mahakam.Para pekerja Pertamina ini agar Pemerintah menetapkan Pertamina sebagai pengelola Blok Mahakam.
Presiden FSPBB, Eko Wahyu Laksmono mengaku mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah menyerahkan pengelolaan wilayah kerja Mahakam sepenuhnya kepada Pertamina setelah 31 Desember 2017.
“Kita apresiasi keputusan Pemerintah, namun belum cukup bagi kami karena pernyataan pengelolaan sepenuhnya kepada Pertamina tersebut belum tertuang jelas dalam suatu bentuk keputusan,”kata Eko di Jakarta.
Menurut Eko sebagai perusahaan yang 100% dimiliki Indonesia, Pertamina memiliki tugas pokok menjalankan kegiatan bisnis mencakup kegiatan di hulu dan hilir. Dengan pengalaman yang mumpuni, Eko sangat yakin BUMN energi ini memiliki kemampuan, ketrampilan dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk mengelola blok migas manapun di Indonesia termasuk wilayah kerja Mahakam.
“Dengan pengalaman yang luas, setiap wilayah kerja migas yang sebelumnya dikelola oleh pihak asing maka saat habis masa kontraknya, sudah seharusnya diserahkan pengelolaanya kepada perusahaan milik negara,”tandasEko.
Eko selanjutnya meminta Pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap asset di Blok Mahakam. Sebelum dilakukan evaluasi Pemerintah hendaknya tidak melakukan sharedown atas Participating Interest Blok Mahakam.
Sementara agar proses transisiberjalanlancar, Pemerintahharusmemerintahkan Total EP IndonesiedanInpex Corporation untukbersamasamaPertaminauntukmemanfaatkanwaktu yang tersisamelakukanmasatransisi.
