Batang – TAMBANG. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengunjungi lokasi pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang di Jawa Tengah. Kehadirannya disambut pula oleh aksi penolakan warga, yang memang menentang pembangunan PLTU tersebut. Namun JK tegas menyatakan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan dan membangun proyek kelistrikan ini.
Menurutnya, kebutuhan akan listrik yang naik 15% per per tahun harus bisa dipenuhi. Bila pembangunan pembangkit berskala besar seperti PLTU Batang dihalangi, ancamannya adalah krisis listrik.
“Kalau kondisi ini dibiarkan terus, saya perkirakan pada tahun 2018 akan terjadi krisis listrik dan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Karena itu, PLTU Batang harus tetap dibangun,” tandas JK, Kamis (4/12).
PLTU Batang yang direncanakan berkapasitas 2 x 1.000 MW ini telah ditetapkan sebagai bagian dari proyek listrik 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintahan Jokowi selama 5 tahun ke depan. Nilai investasi pembangunan PLTU ini mencapai US$ 4 miliar atau setara Rp 48 triliun.
Pembangunan PLTU Batang tersendat karena adanya penolakan warga dan kendala pembebasan lahan. JK mengaku memahami kekhawatiran warga, dan menekankan bahwa pembangunan PLTU ini diharapkan tidak justru merugikan masyarakat setempat.
“Seharusnya bupati harus memberikan penjelasan pada warga yang merasa takut terhadap dampak PLTU,” ujarnya.
Terkait percepatan proses pembebasan lahan, pemerintah pun telah menugaskan PT PLN (Persero) untuk segera membebaskan sisa lahan. UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dijadikan dasar bagi PLN untuk mengemban tugas tersebut. Dari total kebutuhan lahan sebanyak 226 hektar, masih tersisa 13% lagi yang harus dibebaskan.
“Pemda Batang akan berusaha dan memastikan bahwa masyarakat pemilik lahan menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan proyek ini. PLTU Batang akan menjadi penggerak ekonomi baru di Batang,” ujar Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo, yang hadir pula dalam kesempatan tersebut.
Sementara itu, pihak Bhimasena Power Indonesia sebagai pengembang juga berkomitmen untuk menuntaskan proyek ini, sesuai kesepakatan yang telah dilakukan dengan PLN.
“Kami siap untuk membangun proyek ini, sejalan dengan upaya pemerintah dan PLN membebaskan sisa lahan. Kami juga akan memaksimalkan potensi daerah Batang dalam pembangunan proyek PLTU ini,” pungkas Presiden Direktur BPI, Muhammad Effendi.
