Jakarta-TAMBANG. Untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai Menteri ESDM, Sudirman Said menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Agenda pembahasan meliputi evaluasi kinerja sektor ESDM tahun 2014 dan soal kenaikan harga BBM.
Raker yang digelar Rabu (26/11) itu dipimpin oleh Parlindungan Purba, anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara. Menteri ESDM mengawali paparannya dengan penjelasan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kenaikan harga BBM yang berlaku mulai 18 November 2014 tersebut, menurut Sudirman, merupakan konsekuensi kebijakan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor-sektor produktif. Dana sebesar Rp 1,3 triliun selama ini dialirkan untuk subsidi BBM dan energi lainnya. Sementara dana yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur serta sarana kesehatan dan pendidikan tak sampai sebesar itu.
“Sekarang ini sedang dipacu secara kuat untuk pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan waduk. Selain itu, bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM bersubsidi juga sedang kita dorong,” jelas Sudirman.
Selanjutnya, Sudirman pun mengakui bahwa prioritas Kementerian ESDM saat ini adalah mengembalikan kepercayaan publik. Kasus hukum yang menjerat menteri terdahulu serta Kepala SKK Migas menjadi catatan untuk melakukan pembenahan. Penyegaran pejabat di Ditjen Migas serta pengangkatan Amien Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas adalah bagian dari upaya pembenahan tersebut.
Selain itu, ia juga melaporkan bahwa pihaknya juga telah membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas dengan menunjuk Faisal Basri sebagai ketua. Tim tersebut bertugas mengidentifikasi masalah dari hulu hingga hilir, dan akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah.
“Mafia itu bukan soal orang, tapi soal sistem. Satu keadaan sistemik yang harus dikerjakan dengan sistem. Oleh karena itu, kita minta orang luar yaitu Faisal Basri dan bertindak sebagai wakil ketua adalah dirjen migas,” tegas Sudirman.
Sudirman juga sedikit mengulas mengenai ketergantungan Indonesia akan pasokan minyak dari luar negeri. Disebutnya bahwa pemerintah telah memfasilitasi Pertamina untuk mendapatkan pasokan alternatif dari Angola dan beberapa negara lain.
Sementara itu beberapa catatan pencapaian sektor ESDM di tahun 2014 yang disampaikan kepada DPD-RI adalah sebagai berikut:
[list][*]- Disahkannya Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional sampai dengan tahun 2050;
[*]- Disahkannya UU Panas Bumi No 21 Tahun 2014;
[*]- Keberhasilan menahan laju penurunan produksi minyak bumi nasional sebesar 2,83%;
[*]- Rasio elektrifikasi tercatat sebesar 83,37%, melebihi target APBN-P yang hanya berada di angka 81,51%
[*]- Sejumlah 25 fasilitas pengolahan dan pemurnian telah mencapai tahap uji coba atau produksi, dari 65 proyek yang dibangun sesuai kebijakan peningkatan nilai tambah mineral.
[*]- Persetujuan penuh atas materi renegosiasi dari 7 Kontrak Karya dan 15 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara.
[*]- Mandatori Bahan Bakar Nabati melalui Biodiesel 10%, yang telah menghasilkan penghematan sebesar US$ 1,08 miliar.
[*]- Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas pengelolaan anggaran ESDM.[[/list]
