Menteri ESDM Bahlil Ungkap Kendala Pertumbuhan Proyek PLTP RI

Bahlil PLTP
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Dok: Rian/TAMBANG.

Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan kendala pertumbuhan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Kendala tersebut mulai dari minimnya jaringan hingga urusan perizinan investasi yang membutuhkan waktu lama.

“Saya kemarin tanya Dirut PLN kenapa terjadi, jadi ternyata sumber energi baru besar namun jaringan belum terkoneksi,” ungkap Bahlil dalam the 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 di Jakarta, Rabu (18/9).

“Jadi saya izin kepada presiden, kami akan memangkas baik dari sisi syarat waktu untuk kita dorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan-percepatan investasi,” imbuh Bahlil.

Menurut Bahlil, target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) termasuk PLTP membutuhkan jaringan listrik yang andal. Karena itu, pihaknya memastikan ke depan akan membangun jaringan listrik khususnya untuk kebutuhan kelistrikan EBT.

“Contoh EBT-nya ada di Riau, tapi jaringan listriknya yang belum ada untuk menghubungkan. Itulah faktor penyebabnya. Ini tugas Menteri ESDM yang baru untuk menyelesaikan bersama-sama,” beber Bahlil.

Wapres Ma’ruf Amin Sebut PLTS dan PLTP RI Jadi Role Model Energi Hijau Global

Kendala tersebut misalnya terjadi pada proyek PLTP berkapasitas 350 Megawatt (Mw) di Bengkulu. Padahal kata Bahlil jika proyek ini didukung dengan transmisi yang cukup maka akan menutupi defisit kelistrikan yang mencapai 8 Gigawatt (Gw).

“Sebagai contoh rencana pengembangan pltp 350 mW dI Bengkulu terkendala terbatasnya transmisi yang berhubungan dengan lokasi demand and supply listrik, padahal sudah ada 350 Mw. Jadi Ibu Dirjen ini salahnya bukan PLN saj, kita defisit sekarang 8 Gw, 350 0,35 ini sudah ada tapi jaringannya yang belum belum ada,” urai Bahlil. 

Menurut Bahlil, saat ini kapasitas kelistrikan RI mencapai 93 Gw di mana sebesar 13.7 Gw bersumber dari pembangkit EBT.

“Indonesia saat ini memiliki kapasitas listrik sebesar 93 Gw atau setara dengan 93000 Mw. Di mana 13, 7 Gw atau 15 persen di antaranya berasal daripada energi baru terbarukan,” ucap dia.

Berdasarkan kebijakan target energi nasional di tahun 2025, porsi EBT dalam bauran ketenagalistrikan nasional diharapkan 23 persen. Tetapi kenyataannya belum mencapai 23 Mw atau kekurangannya 8 Gw.

Artikel Terkait

Terkait Rencana Kenaikan Royalti, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kepastian Hukum Di Sektor Minerba

Terkait Rencana Kenaikan Royalti, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kepastian Hukum Di Sektor Minerba

Jakarta,TAMBANG,- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengusulkan penyesuaian tarif royalti. Rencana ini menyasar sejumlah komoditas mineral strategis seperti emas, tembaga, timah, hingga nikel beserta produk hilirisasinya. “Kebijakan ini pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya negara meningkatkan penerimaan di tengah dinamika harga komoditas global.

By Egenius Soda
IMA: Demi Menjaga Iklim Investasi Perlu Ada Kestabilan Kewajiban Keuangan

IMA: Demi Menjaga Iklim Investasi Perlu Ada Kestabilan Kewajiban Keuangan

Jakarta,TAMBANG,- Dalam beberapa waktu terakhir dunia pertambangan ramai membincangkan rencana penerapan skema Product Sharing Cost (PSC). Terkait hal ini Indonesian Mining Association (API-IMA) menyampaikan pendapatnya. IMA mengingatkan industri pertambangan mineral dan batubara (minerba) memiliki karakteristik usaha yang sangat berbeda dibandingkan industri minyak dan gas bumi (migas). Industri minerba

By Egenius Soda