Mineral

Lahan Bekas Koba Tin Bisa Saja Dilelang ke Swasta

Esti Widyasari

27 Agt 2015 — 1 min read

Jakarta – TAMBANG. Masa depan pengelolaan lahan tambang timah bekas Koba Tin kini menjadi pekerjaan rumah pemerintah, setelah PT Timah (Persero) enggan mengambil alihnya. Dari tiga opsi yang disiapkan, salah satunya membuka peluang bagi swasta untuk menjadi pengelola baru. Status lahan tambang seluas hampir 45 hektare di Provinsi Bangka Belitung tersebut diubah oleh Kementerian ESDM, dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Seiring perubahan status tersebut, ada tiga opsi yang bisa menjadi alternatif. Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, menyebut opsi pertama adalah menyerahkan lahan tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan minat dan kesiapannya. Namun PT Timah (Persero) sebagai perusahaan plat merah telah mengurungkan niatnya mengelola tambang timah bekas perusahaan asal Malaysia itu. Kepada Kementerian ESDM, PT Timah beralasan bahwa cadangan timah yang terkandung ternyata tak sesuai dengan target. Karenannya, nilai keekonomian tambang tersebut pun tak seperti yang diharapkan. Opsi kedua adalah menyerahkan lahan itu kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui pemerintah daerah. Pilihan inilah yang saat ini sebenarnya diharapkan pemerintah bisa terwujud. “Intinya kami meunggu dari pemda menyiapkan BUMD, sebelum ada opsi lainnya,” tegas Bambang, Rabu (26/8). Hingga kini pihaknya mengaku belum mendapat konfirmasi dari Pemda Bangka Belitung, terkait BUMD yang disiapkan untuk menambang timah di lahan bekas Koba Tin. Tanpa menyebut batas waktu tertentu untuk menunggu, pemerintah juga menyiapkan opsi ketiga. Sebagai pilihan terakhir, pihak swasta bisa dilibatkan untuk menggarap tambang tersebut. Bila ini yang terjadi, maka skema lelang akan digunakan untuk menetapkan pihak swasta pengelola baru.

Artikel Terkait

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden

Survei Kepuasan Stakeholder Meningkat, Pertamina NRE Perkuat Komitmen Wujudkan Transisi Energi Berkelanjutan

Jakarta,TAMBANG,- Di tengah semakin besarnya peran energi baru dan terbarukan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, membangun teknologi dan infrastruktur saja tidak cukup. Bagi Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), kepercayaan dari para pemangku kepentingan menjadi modal yang sama pentingnya untuk memastikan setiap langkah transformasi berjalan dengan baik. Kepercayaan

Dukung IMERC 2026, MSA Indonesia Perkuat Kolaborasi Keselamatan di Industri Pertambangan

Jakarta,TAMBANG,- Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di industri pertambangan terus mendapat perhatian. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 yang mempertemukan 24 Emergency Response Team (ERT) dari berbagai perusahaan pertambangan dan industri di Indonesia serta Australia. Jumlah tersebut menjadi salah satu yang terbesar