Jakarta-TAMBANG. Pemerintah dan DPR akhirnya sepakati kuota BBM subsidi yakni Minyak Tanah dan Solar untuk tahun 2015. Untuk minyak tanah disepakati sebesar 0,85 juta KL dan Solar 17,05 juta KL. Hal lain yang juga disepakati adalah pemberian subsidi tetap sebesar Rp 1.000 per liter untuk Solar serta menaikkan alpha BBM bersubsidi menjadi Rp 1.000 per liter.
Kesepakatan dilakukan dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika tersebut. Raker juga menyepakati agar penentuan harga BBM dilakukan sebulan sekali dan apabila Pemerintah perlu menambah kuota BBM bersubsidi, harus berkonsultasi lebih dulu dengan DPR.
“Kami mengusulkan volume Solar bisa lebih fleksibel. Tapi harus konsultasi dengan Komisi VII. Jangan sampai kekurangan Solar menyebabkan ekonomi stuck,” kata Kurtubi, anggota Komisi VII DPR.
Sementara terkait harga, Berdasarkan perhitungan DPR, dengan menggunakan formula yang telah disepakati, harga Solar dapat diturunkan menjadi Rp 6.000 per liter. Namun menurut Dirut Pertamina, harga Solar yang feasible adalah Rp 6.200 per liter.
“Dalam hitungan kami, yang paling feasible Rp 6.200 per liter. Pertamina masih bisa bernapas. Namun apapun keputusannya, Pertamina siap melaksanakan. Tapi untuk mengingatkan, untuk tahun kemarin, Pertamina menjalankan (distribusi BBM PSO) dengan rugi,” demikian Dirut Pertamina Dwi Soetjipto.
Rapat kemudian meminta Menteri ESDM untuk segera menurunkan harga Solar subsidi. Namun Menteri ESDM meminta waktu untuk berdiskusi dengan Menko Perekonomian dan Presiden. Selain itu, kewenangan penetapan harga BBM berada di tangan Pemerintah.
Menteri ESDM Sudirma Said juga menjelaskan kebijakan Pemerintah yang tidak lagi memberikan subsidi terhadap Premium, serta menugaskan Pertamina untuk mendistribusikan Premium di luar Jawa, Madura dan Bali dengan memberikan biaya tambahan distribusi sebesar 2%. Selain itu, mengenai tambahan margin untuk SPBU agar dapat meningkatkan kualitas kerjanya.
Pemerintah juga menurut Menteri Sudirman ingin memperkuat Pertamina sebagai badan usaha milik negara, termasuk mendukungnya untuk terus membangun infrastruktur di hilir migas. “Sebaiknya, sebelum pasar dibuka, Pertamina dikuatkan karena dorongan untuk infrastruktur hilir sangat besar,” demikian Sudirman.
Turut hadir Pelaksana Tugas Dirjen Migas IGN Wiratmadja dan Kepala BPH Migas Andy Sommeng .
