Batubara

Kewajiban Pemakaian Rupiah: Opsi Pengecualian Tidak Berlaku Bagi Hulu Pertambangan

Fahmi Adam

30 Jun 2015 — 1 min read

ilustrasi

Jakarta-TAMBANG. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) akan meminta pemerintah untuk meninjau ulang Peraturan Bank Indonesia No.17/2015 yang mewajibkan penggunaan rupiah di wilayah Indonesia. Namun peraturan itu sendiri memiliki opsi pengecualian pada proyek-proyek infrastruktur di sektor migas dan ketenagalistrikan. Saat ini telah banyak perusahaan batu bara yang melakukan ekspansi ke sektor ketenagalistrikan dan berpeluang untuk mendapatkan pengecualian. Direktur Eksekutif APBI, Supriatna Suhala merasa opsi pengeculaian yang diberikan Bank Indonesia tersebut tidak akan menyentuh sektor hulu pertambangan. Opsi itu menurutnya hanya ditujukan bagi investor di sektor ketenagalistrikan dan pemerintah membedakan dengan jelas antara pelaku usaha pertambangan dan pelaku usaha ketenagalistrikan. “Entitasnya pasti berbeda. Mungkin kami (pertambangan) tidak dimasukan dalam itu, jadi makanya kami minta ditinjau kembali,” kata Supriatna, Selasa (30/6). Meskipun begitu, Supriatna menilai bahwa opsi pengecualian yang diberikan untuk sektor infrastruktur seperti ketenagalistrikan merupakan tindakan tepat untuk mendorong cepatnya pembangunan. Namun menurutnya pemerintah juga memberikan kemudahan yang sama pada sektor hulu pertambangan mengingat posisinya sebagai tulang punggung ekspor negara. “Pertambangan itu kan masih tulang punggung ekspor, makanya jangan diganggu dulu sebelum sektor manufaktur bangkit. Saat sektor manufaktur menurun kontribsi besar justru dari perkebunan dan pertambangan.” APBI keberatan dengan Peraturan Bank Indonesia No.17/2015. Dalam kondisi industri pertambangan batu bara yang masih lesu, beleid baru itu justru bukan mendorong pertumbuhan ekonomi, malah berpotensi menimbulkan kerugian besar pada perusahaan yang akhirnya berimbas pada pendapatan negara.

Artikel Terkait

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden

Survei Kepuasan Stakeholder Meningkat, Pertamina NRE Perkuat Komitmen Wujudkan Transisi Energi Berkelanjutan

Jakarta,TAMBANG,- Di tengah semakin besarnya peran energi baru dan terbarukan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, membangun teknologi dan infrastruktur saja tidak cukup. Bagi Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), kepercayaan dari para pemangku kepentingan menjadi modal yang sama pentingnya untuk memastikan setiap langkah transformasi berjalan dengan baik. Kepercayaan

Dukung IMERC 2026, MSA Indonesia Perkuat Kolaborasi Keselamatan di Industri Pertambangan

Jakarta,TAMBANG,- Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di industri pertambangan terus mendapat perhatian. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 yang mempertemukan 24 Emergency Response Team (ERT) dari berbagai perusahaan pertambangan dan industri di Indonesia serta Australia. Jumlah tersebut menjadi salah satu yang terbesar