Ketua Komisi VII DPR Minta Freeport Tak Ekspor Konsentrat Lagi

Ketua Komisi VII DPR Minta Freeport Tak Ekspor Konsentrat Lagi

Jakarta-TAMBANG. Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, menyatakan PT Freeport tetap tidak boleh mengekspor bahan konsentrat dari Indonesia sebelum dilakukan pemurnian.

Menurut Kardaya, perpanjangan MoU yang dikeluarkan Kementerian ESDM tak boleh melangkahi Undang-Undang Minerba.

“Ya tidak boleh. Pemerintah kan punya aparat yang mengerti bagaimana supaya tidak melanggar undang-undang,” kata Kardaya, Selasa (10/2).

Kardaya menegaskan, MoU bersifat tak mengikat karena bukan kontrak. Menurutnya, MoU sifatnya hanya saling pengertian. Karena itu, Freeport tak memiliki dasar hukum untuk mengekspor konsentrat sebelum pemurnian.

Dia mengakui, poin dalam MoU yang mengizinkan Freeport mengekspor konsentrat merupakan hal yang harus diatasi pemerintah. Politikus Gerindra ini juga mengaku bingung dengan pernyataan Freeport tentang pembangunan smelter.

Padahal UU Minerba sudah menegaskan, perusahaan tambang harus membuat pemurnian paling lambat 2014 lalu.

“Permasalahannya sekarang masih ada izin ekspor setelah tahun 2014. Secara undang-undang itu kan tidak boleh, apalagi didasari peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri,” tegas Kardaya

Artikel Terkait

Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Jakarta, TAMBANG — Indonesia Mining Association (IMA), merespon arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil tambang sebesar 70 persen dinikmati oleh negara. Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti menjelaskan bahwa IMA memahami arahan Presiden agar pengelolaan sumber daya pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. “Dalam menerjemahkan target 70 persen, IMA

By Rian Wahyuddin